KPAI Bentuk Dewan Etik Dalami Pernyataan Kontroversial Sitti Hikmawatty

Antara ยท Selasa, 25 Februari 2020 - 18:27 WIB
KPAI Bentuk Dewan Etik Dalami Pernyataan Kontroversial Sitti Hikmawatty

Ketua KPAI, Susanto. (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membentuk Dewan Etik untuk mendalami pernyataan kontroversial yang dilontarkan Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty. Sebelumnya Sitti mengeluarkan pernyataan perempuan dapat hamil di kolam renang yang memicu polemik di masyarakat.

Dewan Etik itu terdiri atas tiga tokoh. Yaitu mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna, mantan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, dan mantan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ernanti Wahyurini.

"Dewan Etik akan mengklarifikasi dan mendalami pernyataan yang bersangkutan dan merekomendasikan hasil dari pendalaman yang dilakukan," kata Ketua KPAI, Susanto di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Susanto mengatakan sanksi yang mungkin diberikan ke Sitti merupakan kewenangan Dewan Etik dalam bentuk rekomendasi. Termasuk sanksi pemberhentian.

Dia menjelaskan pengangkatan dan pemberhentian komisioner KPAI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang KPAI. Setidaknya ada empat pasal yang mengaturnya.

Yaitu pasal 21 menyebut ketua, wakil ketua, dan anggota KPAI diberhentikan oleh presiden atas usul KPAI melalui menteri, dalam hal ini adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pasal 22 mengatur pemberhentian ketua, wakil ketua, dan anggota KPAI dengan hormat karena meninggal dunia, permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus menerus, atau berakhir masa jabatannya.

Sedangkan pasal 23 mengatur pemberhentian ketua, wakil ketua, dan anggota KPAI dengan tidak hormat karena dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau melanggar kode etik KPAI. Pasal 24 menyebutkan pemberhentian tidak dengan hormat anggota KPAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Etik yang dibentuk oleh KPAI.

Editor : Rizal Bomantama