KPK Bongkar Peran Gus Alex di Kasus Yaqut: Tagih Fee ke Calon Haji supaya Cepat Berangkat

Jumat, 13 Maret 2026 - 09:41:00 WIB

Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan staf khusus (stafsus) eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. (Foto: Nur Khabibi)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan peran mantan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Gus Alex disebut berperan memerintahkan pegawai Kementerian Agama (Kemenag) untuk menagih fee percepatan keberangkatan kepada calon haji.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan calon haji dikenai fee percepatan 2.500 dolar AS atau Rp42,2 juta di 2024 dan Rp84,4 juta di 2023. Asep mengungkapkan, pembagian kuota tambahan menjadi 50 banding 50 persen itu berdasarkan usulan dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Kapal Kargo Hapag-Lloyd di Dekat Selat Hormuz Terkena Pecahan Proyektil

Dari hal itu, kemudian muncul jemaah yang disebut sebagai jemaah haji T0 dan TX yang merupakan kode bagi yang tidak mengantre. Gus Alex, kata Asep, lantas memerintahkan M Agus Syafi' (MAS) selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus di Kemenag meminta uang kepada para calon haji.

"Meminta sejumlah uang kepada para PIHK yang akhirnya dibebankan kepada jemaah calon haji khusus, sekurang-kurangnya sebesar 2.500 dolar AS (Rp 42,2 juta) per jemaah sebagai fee atau commitment fee atau biaya lain, agar dapat memperoleh kuota tambahan haji khusus alias kuota T0 atau TX," kata Asep saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

KPK Bongkar Fee Percepatan Haji Diduga Mengalir ke Eks Menag Yaqut, Berapa Jumlahnya?

Asep mengungkapkan, pemberian dan pengumpulan uang tersebut dilakukan selama Februari hingga Juni 2024. Praktik serupa juga dilakukan pada pelaksanaan haji 2023.

Saat itu, Indonesia mendapatkan kuota tambahan 8.000 jemaah. Meski pembagian kuota 92:8 persen, pelaksanaannya tidak sesuai dengan nomor urut nasional, melainkan berdasarkan permintaan dari PIHK.