KPK Buka Suara Jadi Target Penyadapan Eks Kapolri, Yakini Tak terkait Kebocoran OTT
JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini dugaan penyadapan ilegal yang diduga menyasar sejumlah pihak, termasuk lembaga antirasuah, tidak berkaitan dengan kebocoran informasi operasi tangkap tangan (OTT). KPK menyebut kebocoran yang sejauh ini terkonfirmasi terjadi dalam perkara dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, pihaknya telah mengklarifikasi sejumlah informasi mengenai dugaan kebocoran dalam kegiatan penindakan, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan.
"Tapi apabila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kebocoran-kebocoran yang sebetulnya sudah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di kedeputian penindakan, baik di penyelidikan, Direktorat Penyidikan, yang terkait isu-isu adanya kebocoran itu sudah diklarifikasi begitu," kata Taufik kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Taufik menjelaskan, hingga kini kebocoran yang dapat dikonfirmasi dan diverifikasi KPK berkaitan dengan perkara dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang. Dalam perkara tersebut, staf administrasi KPK Setya Budi Dias (DIS) diduga menjadi pihak yang membocorkan informasi.
"Sampai saat ini pun, yang bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya, yang saat ini juga masih berproses dan mendekati akhir proses penyidikan, dan segera dilimpahkan ke persidangan begitu," ujarnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap sejumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal dalam perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lainnya.
Sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, mulai dari Presiden, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, hingga tokoh masyarakat. KPK dan Kejaksaan juga disebut masuk dalam daftar sasaran.
Hal tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, ormas, aktivis, serta mahasiswa," kata Suyudi.
Kapolri menegaskan, daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan. Karena itu, pihak-pihak yang disebut sebagai target penyadapan tidak serta-merta dapat dimaknai terlibat dalam tindak pidana.
Editor: Donald Karouw