KPK Cegah Eks Pegawai Ditjen Pajak Diduga Terlibat Suap ke Luar Negeri

Kamis, 04 Maret 2021 - 15:24:00 WIB

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan eks pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu yang diduga terlibat kasus suap telah dicegah ke luar negeri. (Foto: SINDOnews/Raka Dwi Novianto)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri dugaan suap yang melibatkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan. Terbaru KPK telah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah yang bersangkutan ke luar negeri.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan pencegahan ke luar negeri sudah seharusnya dilakukan sejak seseorang ditetapkan tersangka. Namun Alex tidak menjelaskan secara detail kapan KPK menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Anggota NATO Ini Minta Eropa Tidak Dipersenjatai Habis-habisan

"Umumnya saya bilang, umumnya sejak tersangka ditetapkan ya kita cegah ke luar negeri," ujar Alex di Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Dari informasi yang dihimpun, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dikabarkan sudah menerima permintaan cegah ke luar negeri dari KPK. Pencegahan itu atas nama Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Angin Prayitno Aji.

Sri Mulyani Minta Masyarakat Aktif Laporkan Dugaan Suap Pajak

Berdasarkan sumber internal di Kementerian Hukum dan HAM, Angin bakal dicegah ke luar negeri sejak 8 Februari 2021 hingga 5 Agustus 2021. Pencegahan dilakukan karena yang bersangkutan melakukan korupsi.

Angin diduga terjerat kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan penelusuran di laman resmi DJP, terdapat salah satu pejabat DJP yang profilnya tidak nampak atau dihilangkan. Pejabat itu yakni Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Angin Prayitno Aji.

Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani membebastugaskan pegawai pajak tersebut untuk memudahkan proses penyidikan KPK. Selain itu, oknum tersebut telah mengundurkan diri dan sedang diproses dari sisi administrasi ASN.

"Dengan langkah tersebut, diharapkan proses penegakan hukum oleh KPK tidak akan memberikan imbas negatif dari kinerja organisasi Direktorat Jenderal Pajak," katanya.

Editor: Rizal Bomantama