KPK Cegah Mantan Dirut Jasa Tirta II dan Seorang Psikolog ke Luar Negeri

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah mantan Direktur Utama (Dirut) Perum Jasa Tirta II, Djoko Saputro ke luar negeri. Pencegahan terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II TA 2017.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, pencegahan tidak hanya kepada Djoko Saputro. Lembaga antirasuah itu juga mencegah seorang psikolog bernama Andriani Yaktiningsasi ke luar negeri.

7 Rudal Balistik Paling Mematikan di Dunia, Jangkauan hingga 13.000 Km

"KPK telah melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap dua orang dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II TA 2017, yaitu Ir. Djoko Saputro, direktur utama Perum Jasa Tirta II dan Andriani Yaktiningsasi, psikolog," tuturnya saat dikonfirmasi, Selasa (2/7/2019).

Untuk diketahui, saat ini Djoko sudah tidak lagi menjabat sebagai direktur utama. Pergantian jabatan direktur utama Perum Jasa Tirta II dilakukan pada 6 Maret 2019.

KPK Tetapkan Dirut Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro Tersangka

Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat ke Imigrasi tertanggal 1 Juli 2019, kemarin. "Surat pelarangan ke luar negeri tertanggal 1 Juli 2019 telah kami kirimkan ke Imigrasi," ujarnya.

Djoko Saputro merupakan tersangka dalam kasus suap pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta (PJT) II tahun 2017. Dalam perkara ini Djoko diduga telah memerintahkan relokasi anggaran perusahaan.

Kantor PJT II Jatiluhur Digeledah, Ketua KPK: Kasus Baru Jasa Tirta

Pada saat dirinya menjabat sebagai dirut pada 2016, Djoko diduga menambahkan anggaran untuk pekerjaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Strategi Korporat yang awalnya Rp2,8 miliar kemudian membengkak menjadi Rp9,55 miliar.

Kedua pekerjaan itu dikerjakan perusahaan air yakni PT Bandung Management Economic Center dan PT 2001 Pangripta.

Ada dugaan penunjukan perusahaan tersebut dilakukan lewat sejumlah manipulasi. Dari perbuatan Djoko, terindikasi merugikan negara sebanyak Rp3,6 miliar.

Djojo disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Djibril Muhammad