KPK Dalami Peran Tersangka hingga Kasus Dana Hibah Kemenpora Cair

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pengajuan proposal terkait dana hibah yang diberikan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olaraga Nasional Indonesia (KONI). Untuk menggali hal tersebut KPK memeriksa tersangka staf Kemenpora Eko Triyono.

"Kami mendalami peran ET (Eko Triyono) sebagai staf Kemenpora. Tentu saja peran ET ini dalam konteks bagaimana hubungan ET dengan tersangka lain di Kemenpora," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Taliban Melarang Film, Bioskop Bersejarah Afghanistan Dihancurkan

KPK memeriksa Eko terkait perannya dalam mempengaruhi pengajuan proposal tersebut hingga dana berhasil dicairkan. Sehingga, Eko diduga menerima suap terkait jasanya tersebut.

"Sejauh mana ET mengetahui pengajuan proposal sampai mana akhirnya dugaan penyerahan uang atau kickback atau sebagai fee dari pencairan dana hibah tersebut," ujar Febri.

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan lima tersangka. Kelimanya adalah Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Jhonny E. Awuy selaku Bendahara Umum KONI yang diduga sebagai pihak pemberi.

Adapun, Mulyana selaku Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga, AdhiPumomo selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora, dan Eko Triyanto selaku staf Kementerian Pemuda dan Olahraga diduga sebagai pihak penerima.

Dalam perkara ini, KPK menduga Jhonny dan Ending memberikan uang senilai Rp318 juta kepada Adhi Pumomo dan Eko Triyanto. Uang itu diduga terkait dana hibah Pamerintah kepada KONI malalui Kemanpora.

Sedangkan, Mulyana diduga telah menerima kartu ATM yang berisikan saldo rekening sebesar Rp100 juta. Tidak hanya itu, Ending dan Jhonny selaku pejabat KONI juga memberikan Mulyana satu unit mobil Toyota Fortuner pada April 2018.

Kemudian, pada Juni 2018 Mulyana diduga menerima uang sebesar Rp300 juta dari Jhonny. Pada September 2018 dia menerima satu unit smartphane merk Samsung Galaxy Note 9.

Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar Rp17,9 miliar. KPK menduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah itu. Pengajuan dan penyaluran dana hibah itu diduga hanya sebagai akal-akalan dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya.

Tersangka yang diduga sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan, pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Editor: Djibril Muhammad