KPK Duga Wali Kota Ambon Atur Para Pemenang Proyek di Wilayahnya

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Ambon nonaktif, Richard Louhenapessy mengarahkan para anak buahnya untuk mengondisikan pemenang berbagai proyek di daerahnya. Richard diduga mengatur para pengusaha untuk mendapatkan proyek dengan adanya syarat setoran uang.

Dugaan itu didalami penyidik KPK kepada 4 saksi pada Selasa (7/6/2022). Keempat saksi tersebut yakni, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Sirjohn Slarmanat; Ketua Pokja II UKPBJ 2017, Ivonny Alexandra W Latuputty; serta dua anggota Pokja UKPBJ, Jermias F Tuhumena dan Charly Tomasoa.

Negara Mana yang Menampung Warga Venezuela Paling Banyak?

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya arahan dari tersangka RL selaku wali kota agar berbagai proyek di Pemkot Ambon, dikondisikan pemenangnya dengan menyetor sejumlah uang," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Rabu (8/6/2022).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Richard Louhenapessy sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel atau gerai minimarket di wilayahnya. Richard juga ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi lainnya.

Dua Orang Dipanggil KPK Kasus Suap Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy

Selain Richard Louhenapessy, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni, Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa dan karyawan ritel, Amri.

Dalam perkara ini, Richard diduga aktif berkomunikasi dan melakukan pertemuan dengan Amri terkait dengan proses pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel di Kota Ambon. Dalam berbagai pertemuan, Amri diduga kerap meminta kepada Richard agar proses perizinannya bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Menindaklanjuti permohonan Amri, Richard kemudian memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin yang diminta Amri. Di antaranya, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan, Richard diduga meminta penyerahan uang minimal Rp25 juta dengan menggunakan rekening bank milik Andrew Erin Hehanussa. Andrew adalah orang kepercayaan Richard.

Sementara khusus untuk penerbitan terkait persetujuan prinsip pembangunan 20 gerai usaha ritel, Amri diduga kembali memberikan uang kepada Richard sekira Rp500 juta. Uang itu diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik Andrew. Richard diduga juga menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi.

Editor: Reza Fajri