KPK: Gaji Hakim Naik Bisa Tekan Korupsi, tapi Tergantung Orangnya

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo menilai kenaikan gaji hakim merupakan salah satu upaya yang tepat untuk menekan praktik korupsi. Namun, kebijakan tersebut dinilai tidak otomatis menjamin praktik korupsi bisa hilang sepenuhnya.

Menurutnya, faktor utama tetap bergantung pada integritas pribadi masing-masing hakim.

Baca Juga

Indonesia dan 7 Negara Muslim Kecam Aksi Israel Caplok Tepi Barat

“Adanya penambahan penghasilan diharapkan lebih mengurangi risiko korupsi, tetapi kembali lagi kepada orangnya,” kata Ibnu, Senin (9/2/2026).

Ibnu menegaskan, apabila masih ada hakim yang terbukti melakukan korupsi, maka sanksi tegas tetap akan diberikan. Penindakan disiplin, kata dia, menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga

Ketua MA Kesal Hakim PN Depok Jadi Tersangka Suap padahal Tunjangan Naik

“Kalau orangnya masih demikian, tetap ditindak, tegas dari Mahkamah Agung. Zero (tanpa) toleransi menurut Ketua Mahkamah Agung,” ujarnya.

Diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2/2026) lalu. KPK menjelaskan OTT tersebut terkait dugaan suap pengurusan perkara sengketa lahan.

Baca Juga

MA Copot Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Hakim Tersangka Suap