KPK: Gaji Hakim Naik Bisa Tekan Korupsi, tapi Tergantung Orangnya

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo menilai kenaikan gaji hakim merupakan salah satu upaya yang tepat untuk menekan praktik korupsi. Namun, kebijakan tersebut dinilai tidak otomatis menjamin praktik korupsi bisa hilang sepenuhnya.

Menurutnya, faktor utama tetap bergantung pada integritas pribadi masing-masing hakim.

Baca Juga

Kotak Pandora Terbuka di Amerika Latin, Mungkinkah Ada Perlawanan kepada AS?

“Adanya penambahan penghasilan diharapkan lebih mengurangi risiko korupsi, tetapi kembali lagi kepada orangnya,” kata Ibnu, Senin (9/2/2026).

Ibnu menegaskan, apabila masih ada hakim yang terbukti melakukan korupsi, maka sanksi tegas tetap akan diberikan. Penindakan disiplin, kata dia, menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga

Ketua MA Kesal Hakim PN Depok Jadi Tersangka Suap padahal Tunjangan Naik

“Kalau orangnya masih demikian, tetap ditindak, tegas dari Mahkamah Agung. Zero (tanpa) toleransi menurut Ketua Mahkamah Agung,” ujarnya.

Diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2/2026) lalu. KPK menjelaskan OTT tersebut terkait dugaan suap pengurusan perkara sengketa lahan.

Baca Juga

MA Copot Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Hakim Tersangka Suap

Baca Juga

Penampakan Ketua PN Depok Pakai Rompi Oranye usai Jadi Tersangka KPK, Tangan Diborgol

Sebanyak tujuh orang ditangkap dalam OTT tersebut. KPK kemudian menetapkan lima dari tujuh orang tersebut sebagai tersangka suap pengurusan sengketa lahan di lingkungan PN Depok.

Mereka adalah Ketua PN Depok nonaktif I Wayan Eka Mariarta (EKA), Wakil Ketua PN Depok nonaktif Bambang Setyawan (BBG), Juru Sita PN Depok Yohansyah Maruanaya (YOH), Direktur Utama Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman (TRI), dan Head Corporate Legal Karabha Digdaya Berliana Tri Kusuma (BER).

Baca Juga

KY Sesalkan Ketua-Wakil Ketua PN Depok Kena OTT KPK: Negara Sudah Beri Kesejahteraan

Editor: Rizky Agustian