KPK Geledah Rumah Bupati Pati Sudewo, Sita Uang Ratusan Juta

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai ratusan juta rupiah dari penggeledahan sejumlah lokasi. Kegiatan ini terkait kasus dugaan pemerasan yang menyeret Bupati Pati, Sudewo.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan selain uang, KPK juga menyita barang bukti lain.

Greenland Merespons Kesepakatan Trump dan Bos NATO: Kedaulatan Adalah Garis Merah!

"Sejumlah dokumen baik yang terkait dengan perkara, kemudian dokumen-dokumen catatan keuangan," kata Budi kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).

"Kemudian ada juga uang tunai ratusan juta rupiah yang diamankan," sambung dia.

Tak Hanya Dokumen, KPK Sita Bukti Lain dari Penggeledahan Rumah Dinas Lampung Tengah

Budi menyebutkan lokasi penggeledahan meliputi rumah pribadi dan rumah dinas Sudewo, serta rumah pribadi para tersangka lainnya.

Kendati begitu, Budi tidak menyebutkan lokasi mana yang penggeledahannya masih berlangsung.

Kasus Bupati Ponorogo, KPK Temukan Senjata Api saat Penggeledahan

"Secara detail kami memang belum bisa menyampaikan diamankannya di titik lokasi yang mana dari pihak siapa, nanti kami akan update kembali, karena ini memang masih berjalan di lapangan," ucapnya.

Diketahui, KPK menangkap Sudewo bersama tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026). Setelah pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, empat orang ditetapkan sebagai tersangka termasuk Sudewo.

"Setelah ditemukan kecukupan alat bukti KPK menetapkan empat tersangka di antaranya SDW selaku Bupati Pati periode 2025-2030," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, Selasa (20/1/2026).

Selain Sudewo, tiga tersangka lainnya yaitu Abdul Suyono (YON) selaku Kepala Desa Karangrowo; Sumarjiono (JION) selaku Kepala Desa Arumanis; dan Karjan (JAN) selaku Kepala Desa Sukorukun.

Asep mengatakan seluruh tersangka langsung dilakukan penahanan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan terhitung sejak Selasa 20 Januari hingga 8 Februari 2026.

"Melakukan penahanan untuk para tersangka dalam 20 hari pertama," tambah Asep.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.

Editor: Puti Aini Yasmin