KPK Geledah Rumah Dinas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Dokumen Proyek Disita 

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Jumat (7/1/2022). Dalam penggeledahan itu KPK menyita sejumlah barang bukti.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, selain rumah dinas penyidik juga menggeledah Kantor Wali Kota Bekasi, rumah jabatan dinas Wali Kota Bekasi dan rumah para pihak terkait dengan kasus yang ditangani.

Baca Juga

Berambisi Rebut Kiev, Warga Ukraina di Wilayah Dikuasai Rusia Akan Dipaksa untuk Ikut Berperang

"Jumat (7/1/2022) tim penyidik telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di beberapa wilayah selain di kota Bekasi, yaitu di Jakarta dan Bogor, Jawa Barat," ujar Ali Fikri di Jakarta, Sabtu (8/1/2022).

Dia menuturkan, barang bukti yang disita dari penggeledahan tersebut berupa dokumen dan barang elektronik. Salah satunya, kata dia dokumen proyek yang dilaksanakan di Kota Bekasi, administrasi kepegawaian ASN di Pemkot Bekasi.

Baca Juga

Geledah Kantor Wali Kota Bekasi, KPK Sita 2 Koper Berisi Dokumen

"Berikutnya, bukti-bukti ini segera dilakukan analisis detail dan mendalam agar menguatkan uraian perbuatan para Tersangka serta dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan," tuturnya.

Diketahui, Rahmat Effendi diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan.

Proyek-proyek itu antara lain, pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 Miliar, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 Miliar, pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 Miliar dan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 Miliar

Sebagai bentuk komitmen, Rahmat Effendi diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Editor: Kurnia Illahi