KPK Panggil 8 Saksi terkait Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida DIY

JAKARTA, iNews.di- Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan delapan saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di Yogyakarta (DIY). Sebagian saksi berasal dari unsur PNS di Yogyakarta

"Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/3/2021).

Baca Juga

YouTuber Inggris Menguji Siapa yang Lebih Cepat antara Pesawat dan Kereta Api

Tiga orang ASN Pemda DIY yakni Adik Yusgnewanta, Dra Sri Purwaningsih dan Dita Wisnu. Lalu ada swasta CV Reka Kusuma Buana Hery Kristiyanto; pensiunan ASN DIY, Raden Purnama; PNS Biro PIP2W Seta Provinsi DIY, Tri Hartati; Direktur PT Eka Madra Sentosa, Ahmad Edi Zuhaidi dan PNS staf BPO Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Suratna.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Ali.

Baca Juga

Soal Dugaan Korupsi Proyek Mandala Krida, Sultan: Cepat Selesaikan Saja

Sebelumnya, KPK telah menggeledah di beberapa lokasi yakni pada Rabu (17/2) di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) DIY dan Badan Pemuda dan Olahraga DIY.

Baca Juga

Usut Dugaan Korupsi Proyek Mandala Krida, KPK Geledah 2 Kantor di Yogya

Lalu pada Kamis (18/2), KPK juga digeledah Kantor PT DMI Cabang Yogyakarta dan PT Arsigraphi dan pada Jumat (19/2) Kantor PT Eka Madra Sentosa dan rumah salah satu pihak terkait di wilayah Sleman, DIY yang turut digeledah. Dari lokasi-lokasi tersebut, tim penyidik mengamankan berbagai dokumen yang terkait dengan kasus tersebut.

Berdasarkan informasi, KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida tersebut. Namun KPK saat ini belum bisa memberikan informasi spesifik siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Hal tersebut sesuai kebijakan pimpinan KPK, pengumuman penetapan tersangka akan dilakukan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka tersebut.

Editor: Ibnu Hariyanto