KPK Respons Usulan Pembentukan Kantor Perwakilan Daerah: Saat Ini Tidak Memungkinkan

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara ihwal wacana pembentukan kantor perwakilan daerah yang kembali diusulkan Anggota DPR Fraksi PDI-Perjuangan, Johan Budi. Sebelumnya, Johan Budi kembali menghidupkan wacana agar KPK membuka kantor perwakilan di daerah.

KPK menyambut baik wacana tersebut. Kendati demikian, Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan KPK terganjal Undang-undang jika ingin membuka kantor perwakilan di daerah. 

Baca Juga

GHF yang Didukung AS Akhiri Misi Berdarah di Gaza setelah 9 Bulan

Sebab, Undang-undang mengatur kedudukan KPK hanya ada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

"Iya bisa saja terlaksana bila ada ketentuan Undang-undang yang mengaturnya. Persoalannya, saat ini secara normatif di UU KPK tidak memungkinkan hal tersebut dapat terlaksana. Tidak ada ketentuan yang mengaturnya," kata Ali saat dimintai tanggapan, Jumat (10/2/2023).

Baca Juga

Ketua KPK Firli Bahuri: Tak Ada Janji Satu Kata Pun dengan Lukas Enembe

Di luar itu, Ali berpendapat bahwa poin penting yang dimaksud Johan Budi sebenarnya adalah strategi penguatan pemberantasan korupsi oleh KPK. 

Ali mengaku sepakat dengan John Budi terkait pentingnya penguatan strategi pemberantasan korupsi hingga daerah.

Baca Juga

Johan Budi Ingatkan Firli Bahuri Kaji Lagi KPK Cabang Provinsi

"Saat ini KPK telah dan berlanjut ke depan terus lakukan melalui program-program kerja kedeputian koordinasi supervisi KPK yang membawahi lima direktorat wilayah sehingga menjangkau seluruh provinsi di Indonesia," tuturnya.

Sebelumnya,  Johan Budi berharap pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tingkat provinsi segera dikaji. Pembentukan ini dinilai bisa memperkuat kerja-kerja lembaga antirasuah itu sendiri.

"Dulu kajiannya sudah ada Pak Ketua, mengenai kantor cabang KPK di provinsi. Saya kira itu perlu digaungkan lagi dalam rangka mendukung kerja KPK," kata Johan Budi dalam rapat kerja bersama KPK, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Editor: Muhammad Fida Ul Haq