KPK Siap Jalankan UU Perampasan Aset, Sebut Bisa Bikin Koruptor Kapok
JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal mematuhi dan melaksanakan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset setelah disahkan DPR. KPK sebagai lembaga penegak hukum wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (20/11/2026).
Budi menyebut, UU Perampasan Aset sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan KPK, khususnya dalam memberikan efek jera kepada para pelaku.
"Bahkan lebih dari itu, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, khususnya pada aspek penindakan, ini ujungnya juga mendorong upaya-upaya korektif," ujarnya.
Menurutnya, upaya korektif tersebut dapat menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan modus serupa.
KPK juga berharap setiap penindakan yang dilakukan dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Dengan demikian, penindakan tersebut dapat memberikan efek gentar sehingga masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi.
"Nah, berkaitan dengan penguatan pemberantasan korupsi, tentu juga tidak hanya soal penguatan asset recovery atau perampasan aset, tapi juga dibutuhkan terobosan-terobosan lain, termasuk soal kriminalisasi terhadap delik-delik yang sudah diatur dalam konvensi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)," ucapnya.
"Seperti illicit enrichment, kemudian trading in influence, kemudian suap di sektor swasta, dan juga suap kepada pejabat asing atau foreign bribery, ya," sambungnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya menjadi undang-undang.
Kesepakatan tersebut diketok dalam rapat paripuna ke-13 masa persidangan II Tahun sidang 2026-2027. Forum tertinggi di parlemen itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporannya terkait pembahasan RUU Perampasan Aset. Dia juga menyampaikan pokok-pokok yang dibahas.
Setelah mendengar laporan, Puan langsung meminta persetujuan kepada para anggota peserta rapat.
“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
“Setuju,” jawab peserta rapat.
“Alhamdulillah,” kata Puan sambil mengetuk palu sidang tanda pengambilan keputusan. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset kini telah sah menjadi UU.
Editor: Rizky Agustian