KPK Sudah Periksa Eks Kepala BNPB Suharyanto terkait Kasus Korupsi Dana Bencana
JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto terkait kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan. Suharyanto diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Penyidik melakukan pemeriksaan dengan bekerja sama dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
"Jadi pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku kepala BNPB," kata Budi kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Selain Suharyanto, penyidik juga memeriksa salah satu deputi BNPB dan seorang koordinator sekretariat pimpinan (Korsespim). Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses pengadaan barang dan jasa, termasuk mekanisme penunjukan langsung kepada vendor.
"Semuanya didalami berkaitan dengan proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa termasuk soal penunjukan langsung kepada para vendor atau penyedia barang dan jasa ini seperti apa," ujarnya.
Budi menambahkan, penyidik turut mendalami inisiatif dari pihak swasta yang diduga memunculkan praktik suap dalam perkara tersebut.
Kasus dugaan korupsi penggunaan DSP untuk penanganan bencana di lingkungan BNPB ini terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pejabat BNPB dan pihak swasta terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka yakni Tenaga Ahli Kepala BNPB Bima Setiawan, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gabriel Purwaka Sigit, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta pihak swasta Syifa Nrika Ghifarin.
Dalam penyidikan perkara ini, KPK menduga terdapat dua klaster tindak pidana, yakni penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan dan penggunaan dana serta dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa.
KPK juga mendalami dugaan konflik kepentingan. Sejumlah penyedia yang bermitra dengan BNPB pada periode 2024-2026 diduga terafiliasi dengan Bima Setiawan, yang disebut sebagai adik Suharyanto.
Penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, emas, tabungan emas, dan aset kripto dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,47 miliar.
Selain itu, KPK menggeledah kantor BNPB serta sejumlah lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi untuk mencari dokumen, barang bukti elektronik, serta aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Editor: Rizky Agustian