KPK Ungkap 12 OTT Sepanjang Semester I 2026, Didominasi Kepala Daerah

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah melakukan 12 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang semester I 2026. Dari jumlah tersebut, mayoritas operasi senyap menyasar kepala daerah.

Data ini disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat memaparkan Capaian Kinerja KPK Semester I 2026 dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga

Sering Tangkap Bupati saat OTT, KPK Klaim Tak Sengaja Menarget

"Kemudian sampai dengan bulan Juni ada 12 kegiatan penyelidikan tertutup atau tertangkap tangan," ucap Setyo.

Dari 12 OTT tersebut, tujuh di antaranya menyasar pemerintah daerah, yakni Kabupaten Pati, Kota Madiun, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Muara Enim.

Baca Juga

Marak OTT Kepala Daerah, Mendagri Tito Gandeng KPK Keliling ke 10 Wilayah 

Sementara itu, lima OTT lainnya menyasar KPP Madya Jakarta dan KPP Pratama Banjarmasin, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pengadilan Negeri Depok, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Meski jumlah OTT meningkat, Setyo menegaskan hal itu tidak bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan pemberantasan korupsi. Menurutnya, banyaknya OTT justru menunjukkan praktik korupsi masih menjadi persoalan serius.

Baca Juga

Ketua KPK Evaluasi Sistem Keamanan Data usai Staf Administrasi Jadi Tersangka Pemerasan Bupati Pemalang

"Tingginya jumlah operasi tangkap tangan KPK sepanjang semester satu tidak boleh dipakai sebagai ukuran keberhasilan semata. Fakta ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius," kata dia.

Selain menggelar OTT, KPK juga menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan (sprinlidik) sepanjang semester I 2026.

Baca Juga

Staf KPK dan Ayahnya Jadi Tersangka, Pakai Bocoran Penanganan Perkara untuk Peras Bupati Pemalang

Dalam periode yang sama, KPK menangani 119 terdakwa yang tengah menjalani proses persidangan serta melimpahkan 76 perkara ke pengadilan (P-31).

Setyo mengatakan, konsistensi penanganan perkara juga dilakukan di seluruh tingkatan peradilan. Hal itu mencakup pengawalan terhadap 52 putusan Pengadilan Negeri (PN), empat putusan Pengadilan Tinggi (PT), dua putusan Mahkamah Agung (MA), hingga 16 proses peninjauan kembali (PK).

Baca Juga

Uang Rp2,7 Miliar Disita KPK dari OTT Bupati Pemalang Diamankan dari 5 Lokasi, Ini Rinciannya

Editor: Aditya Pratama