KPK Ungkap Ada Jatah Preman Penambahan Anggaran di Balik OTT Gubernur Riau

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) yang turut menjaring Gubernur Riau, Abdul Wahid terkait dengan penambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut, terdapat semacam 'jatah preman' untuk kepala daerah. Dia menyebut, modus-modus itu terlihat dalam perkara ini.

Baca Juga

Hamas Kecam RUU Israel untuk Eksekusi Tahanan Palestina sebagai Kejahatan Perang

"Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam japrem atau jatah preman sekian persen begitu untuk kepala daerah, itu modus-modusnya," ujar Budi kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).

Budi menambahkan, Dinas PUPR memang membawahi sejumlah unit pelaksana teknis (UPT). Dengan demikian, UPT-UPT di bawah Dinas PUPR juga didalami.

Baca Juga

KPK Sudah Tetapkan Tersangka terkait OTT Gubernur Riau, Diumumkan Hari Ini

"Jadi dugaan tindak pemerasan ini terkait dengan penganggaran yang ada di Dinas PUPR. Dimana Dinas PUPR itu kan nanti ada UPT-UPT-nya," tuturnya.

Sebelumnya, KPK turut menyita uang senilai Rp1,6 miliar dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid. Uang tersebut ditemukan dalam berbagai bentuk mata uang, mulai dari rupiah hingga valuta asing.

“Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, dan pound sterling. Jika dirupiahkan totalnya sekitar Rp1,6 miliar,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).

Dalam perkara ini KPK memang sudah menetapkan sejumlah tersangka dari 10 orang yang sempat terjaring OTT. Namun pengumuman siapa tersangka dan berapa jumlahnya baru akan diumumkan pada Rabu (5/11/2025).

Selain Abdul Wahid, terdapat sejumlah pihak lainnya yang ditangkap KPK, yaitu Kepala Dinas PUPR, Muhammad Arief Setiawan dan Sekretaris Dinas PUPR, Ferry Yunanda.

"Kemudian lima Kepala UPT," tuturnya. 

Selain itu, pihak yang tertangkap lainnya adalah Tata Maulana selaku orang kepercayaan Abdul Wahid. Selain itu, KPK juga memeriksa tenaga ahli gubernur, Dani M Nursalam setelah yang bersangkutan menyerahkan diri ke lembaga antirasuah.

Editor: Aditya Pratama