KPU Minta Tambahan Anggaran Pilkada Serentak 2020 Rp535,9 Miliar untuk APD Covid-19

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan penambahan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember 2020. Anggaran yang diajukan mencapai Rp535,9 miliar.

Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan, anggaran tersebut kebanyakan akan digunakan untuk membeli Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas pemilu dan pemilih. "Tambahan anggaran untuk kebutuhan logistik APD sebesar Rp535,9 miliar," katanya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI secara fisik dan virtual di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Trump Ungkap AS Serang ISIS di Barat Laut Nigeria

Rincian lainnya, Arif menuturkan, tambahan anggaran tersebut digunakan untuk masker bagi pemilih sebanyak 105 juta orang Rp263,4 miliar; untuk alat kesehatan bagi petugas di TPS dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Rp259,2 miliar.

Menurut dia, untuk alat kesehatan bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebesar Rp10,5 miliar, dan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp2,1 miliar. Arief menjelaskan kebutuhan APD untuk di TPS seperti masker, baju pelindung diri, sarung tangan, pelindung wajah, tong air, sabun cuci tangan, pembersih tangan, tisu dan cairan disinfektan.

Begini Teknis Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19

"Kebutuhan APD bagi Pantarlih dan di PPS berupa masker, baju pelindung diri, sarung tangan, dan pelindung wajah," ujarnya.

Dia mengatakan untuk kebutuhan APD untuk di PPK berupa masker, baju pelindung diri, sarung tangan, pelindung wajah, sabun cuci tangan cair, pembersih tangan, dan cairan disinfektan.

Pilkada Serentak Tetap Digelar 9 Desember 2020, Ini Alasan Mendagri Tito Karnavian

Dalam kesempatan tersebut, Arief mengatakan anggaran KPU 2020 mengalami pemotongan sebesar Rp297,5 miliar sehingga berdampak pada kegiatan lembaga tersebut tidak bisa dilaksanakan.

"Dampak pemotongan anggaran itu KPU tidak dapat membiayai kegiatan dukungan tahapan Pilkada serentak 2020, terjadi kekurangan belanja pegawai dan belanja operasional pada satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota," tuturnya.

Selain itu, menurut dia, pemotongan anggaran KPU berdampak pada kegiatan terkait dengan pengelolaan keuangan, pembinaan kepegawaian, serta pemeriksaan dalam rangka pembinaan dan terhadap laporan keuangan akan mengalami kendala karena tidak tersedianya pagu anggaran yang cukup untuk menjalankan kegiatan.

Editor: Djibril Muhammad