KSP Qodari Respons Kasus Keracunan MBG: Harus Ada Perbaikan

JAKARTA, iNews.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) perlu dievaluasi. Hal itu guna mencegah kasus keracunan MBG terulang. 

"Itu memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi, dan ini sedang berlangsung prosesnya," kata Qodari kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/9/2025). 

Baca Juga

Organisasi Zionis Amerika Kecam Rencana Trump Jual 48 Jet Tempur F-35 ke Arab Saudi

Dia menegaskan, program MBG harus dilakukan tanpa kesalahan atau zero accident. Dia pun menyebut angka keracunan MBG masih kecil dibanding total penerima manfaat. 

"Kalau pakai angka-angka 5.000 sekian dari 20 juta, 25 juta penerima, mungkin kecil ya. Tetapi ini adalah program yang tidak boleh ada accident," ujarnya. 

Baca Juga

Kasus Siswa Keracunan MBG Kembali Terjadi di Sejumlah Daerah, Mensesneg: Kami Mohon Maaf

"Menurut saya ini sudah wake up call, bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya," sambungnya. 

Qodari melanjutkan, pembenahan perlu dilakukan salah satunya guna mencegah accident terjadi di daerah terpencil yang minim fasilitas kesehatan. 

Baca Juga

Pemerintah Minta Maaf Masih Ada Keracunan MBG, Pastikan Sanksi Tegas!

Baca Juga

Keracunan MBG Masih Terjadi, Anggota DPR: Jangan Izinkan SPPG Belum sesuai Standar!

"Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil, yang faskesnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan, jadi intinya kita akan perbaiki," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta maaf atas kasus keracunan MBG yang kembali terjadi di sejumlah daerah. Dia memastikan kasus keracunan tidak diharapkan dan bukan kesengajaan.

Baca Juga

194 Siswa SD hingga SMA di Garut Diduga Keracunan MBG, Dirawat di Puskesmas

“Pertama-tama tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan,” kata Prasetyo di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Meski begitu, Prasetyo menegaskan bahwa kasus ini menjadi bahan evaluasi dan catatan bagi BGN, juga dengan pemerintah daerah.

“Pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak dan harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya,” katanya.

Editor: Rizky Agustian