Kuasa Hukum Said Didu: Klien Kami Tak Pernah Tuduh Bahlil Sadap Prabowo

JAKARTA, iNews.id - Tim kuasa hukum mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, merespons somasi Partai Golkar mengenai pernyataan kliennya yang dianggap menuding Ketua Umum Bahlil Lahadalia terlibat penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kuasa hukum Said Didu, Helvis, mengungkapkan somasi Partai Golkar yang dilayangkan kepada kliennya salah substansi dan keliru. Dia menjelaskan, Said Didu tidak pernah menuduh Bahlil Lahadalia terlibat penyadapan Presiden.

Respons Said Didu usai Disomasi Golkar terkait Tudingan Bahlil Terlibat Penyadapan Presiden

"Jadi untuk itu kami sampaikan bahwa klien kami Pak Said Didu tidak ada niat atau tujuan untuk menjelekkan atau menghina bahkan menurunkan martabat dari Ketua Partai Golkar yaitu Pak Bahlil," ujar Helvis saat menyampaikan surat klarifikasi di kantor DPP Partai Golkar, Kamis (12/11/2026).

Kuasa hukum lainnya Sukardin, menerangkan terkait tudingan ketua umum partai besar yang menghadiri pertemuan dengan sejumlah jenderal tiga jam sebelum penangkapan terkait kasus penyadapan Presiden. Dia menyatakan kliennya sejak awal telah memberikan penegasan tidak mengetahui secara pasti perihal pertemuan tersebut.

Jimly hingga Said Didu Hadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia, Singgung Pengkhianat Bangsa

"Perlu kami jelaskan bahwa dari awal posisi klien kami sudah disclaimer menyatakan tidak mengetahui secara pasti tentang pertemuan tersebut dan tidak ada pembahasan lebih lanjut tentang hal tersebut," katanya.

Menurutnya, Said Didu tidak pernah menuding Bahlil terlibat dalam penyadapan Presiden. Dia menekankan, kliennya tidak pernah menyebut Bahlil sebagai pelaku, pihak yang merencanakan, memerintahkan, bahkan turut serta melakukan tindak pidana penyadapan.

"Klien kami tidak pernah menyatakan Saudara Bahlil Lahadalia sebagai pelaku penyadapan, turut melakukan penyadapan, merencanakan, memerintahkan, ataupun terlibat dalam tindak pidana penyadapan," katanya.

Ditambah lagi, dalam sesi wawancara di konten YouTube tersebut Said Didu sama sekali tidak menyebut nama Bahlil Lahadalia.

"Bahwa perlu kami tegaskan dalam wawancara tersebut klien kami tidak pernah menyebut nama Ketua Umum Partai Golkar Saudara Bahlil Lahadalia, apalagi melakukan penghinaan, sehingga tuduhan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik sama sekali tidak berdasar." katanya.

Sebelumnya, Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada Said Didu dan Sri Radjasa Chandra.

Langkah hukum tersebut berkaitan dengan beredarnya narasi yang menyebut Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, diduga terlibat praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini kami akan menyampaikan somasi terbuka yang ditujukan kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar," kata Koordinator Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Sattu Pali mengungkapkan, keputusan melayangkan somasi tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi sekaligus kuasa langsung dari Bahlil. Atas arahan tersebut, tim hukum Golkar diminta menyampaikan keberatan secara terbuka terhadap konten yang beredar.

Editor: Reza Fajri