Kutuk Keras Dugaan Perbudakan oleh Bupati Langkat, Istana: Patut Dihukum Seberat-beratnya

Rabu, 26 Januari 2022 - 07:01:00 WIB

Tangkapan layar kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbita Rencana Perangin-angin. (Foto: Dok Diskominfo Langkat)

JAKARTA, iNews.id - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mendorong hukuman berat bagi Bupati Langkat, Sumatra Utara nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin. Dorongan itu diberikan usai ditemukan adanya dugaan perbudakan modern yang dilakukannya dengan membuat kerangkeng manusia di rumah pribadi.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramowardhani menuturkan pihaknya mengutuk keras perilaku perbudakan. Menurut dia, pihaknya akan ikut mengawal kasus ini hingga tuntas.

Apakah Wali Kota Muslim Pertama New York City Zohran Mamdani Pro-LGBT?

"KSP mengutuk keras adanya dugaan praktik perbudakan oleh tersangka korupsi Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin. Kami akan memastikan tersangka mendapatkan hukuman seberat-beratnya," ucap Jaleswari di Jakarta dikutip Rabu (26/1/2022).

Dia mengaku tak menyangka dugaan perbudakan tersebut bisa dilakukan selama bertahun-tahun. Menurutnya perbudakan sudah tak relevan di tahun 2022.

30 Orang yang Dikerangkeng di Rumah Bupati Langkat Dapat Asesmen dari BNN

"Saya tidak membayangkan kejahatan perbudakan seperti yang dilakukan bertahun-tahun oleh Bupati Langkat tanpa diketahui masyarakat. Dan ini adalah tahun 2022,” katanya.

Terbit diketahui ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 18 Januari 2022. Dia saat ini sudah menyandang status tersangka terkait dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di daerahnya.

Menurut Jaleswari, tindakan Bupati Langkat ini melanggar berbagai perundang-undangan. Baik itu KUHP, UU Tipikor serta UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, dan Konvensi Anti Penyiksaan yang ditandatangani Indonesia.

"Saya berharap aparat penegak hukum mendengar suara hati dan rasa keadilan masyarakat dengan menghukum seberat-beratnya pelaku praktik korupsi dan perbudakan," ucapnya.

Dia turut mengapresiasi warga yang berani mengungkap kasus ini ke Migrant Care yang kemudian membuat aduan ke Komnas HAM. Menurut dia, pencegahan atas tindakan keji seperti itu memang patut diapresiasi.

"Partisipasi warga dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana yang keji seperti ini sangat kami apresiasi," tuturnya.

Editor: Rizal Bomantama