Lantik Irjen Heru Winarko, Presiden Ingin Standar KPK Berlaku di BNN

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar sejumlah standar di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat diterapkan di Badan Narkotika Nasional (BNN).

Presiden, Kamis (1/3/2018) pagi melantik Irjen Pol Heru Winarko sebagai Kepala BNN menggantikan Komjen Pol Budi Waseso yang memasuki masa pensiun. Heru sebelumnya menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK sejak 15 Oktober 2015.

55.000 Keluarga Terdampak Badai dan Banjir di Gaza

"Ya kita ingin agar BNN nantinya memiliki standar-standar yang baik seperti yang mungkin Pak Heru (Heru Winarko) sudah lakukan di KPK. Ada standar-standar yang dibawa dari KPK ke BNN," kata Presiden di Istana Negara di Jakarta, Kamis (1/3/2018).

"Baik standar mengenai governance, standar tata kelola organisasi dan yang paling penting sisi integritas karena di situ peredaran narkobanya, duitnya gede sekali, omzetnya gede sekali. Gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik," ujar Presiden.

Presiden mengatakan, Heru akan mengalami banyak tantangan dalam memimpin BNN, apalagi menyusul banyaknya kapal berbendera asing yang membawa barang ilegal tersebut ke perairan Indonesia.

"Yang jelas semakin sedikit barang-barang yang masuk, narkoba yang masuk, akan semakin baik. Kemudian juga bisa menurunkan sebanyak-banyaknya pengguna narkoba,” tutur Presiden.

Adapun Komjen Pol Budi Waseso sebelum pelantikan mengatakan, Heru merupakan orang terbaik yang dipilih oleh Presiden. "Pilihan terbaik yang sudah dipilih oleh Pak Presiden pasti pengganti saya akan lebih baik dari saya. Ini memang pasti ya harapan kita karena menghadapi narkotika itu memang harus orang-orang memiliki integritas dan mental yang bagus, profesional, itu harus," katanya.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan seusai pelantikan mengatakan, salah satu budaya di KPK yang bisa diterapkan di BNN adalah slogan KPK, Berani Jujur Hebat.

"Kalau salah adalah salah, kalau benar adalah benar. Kemudian transparansi, salah satu pencegahan utama dalam pencegahan korupsi tidak akan mungkn korupsi kita hilangkan tanpa ada transparansi lalu harus religius, banyak sekali, ada 10 mungkin tidak usah saya terangkan di sini," kata Basaria.

Basaria menilai Heru selama ini bekerja dengan profesional dan punya komunikasi yang bagus dengan anak buahnya. Dia berharap Heru bisa membawa perubahan-perubahan di BNN, paling tidak cara kerja dan etika di KPK bisa diberlakukan di sana.

“Beliau jadi agen perubahan nanti, membawa nuansa seperti yang ada di KPK diterapkan di BNN, itu yang paling utama kita harapkan," ujar Basaria.

Basaria juga tidak menutup kemungkinan kerja sama antara KPK dan BNN. "Kerja sama antara BNN dan kita akan kita tingkatkan. Korupsi itu hampir sama dengan narkotika, pertama sedikit lama-lama semakin banyak, sama dengan korupsi juga akhirnya serakah," katanya.

Heru Winarko merupakan alumnus Akademi Kepolisian 1985. Jenderal bintang dua kelahiran Jakarta, 1 Desember 1962 ini menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK sejak 15 Oktober 2015.

Rekam jejaknya di kepolisian diisi dengan berbagai jabatan, termasuk di satuan reserse. Pria 55 tahun ini pernah menjabat sebagai wakil direktur III (tindak pidana korupsi) dan wakil direktur II (ekonomi khusus) Bareskrim Polri.

Sebelum di Mabes Polri, Heru merupakan Kapolres Metro Jakarta Pusat. Dari Bareskrim, Heru diberi tugas baru sebagai Asdep 4/V Kamnas Kemenko Polhukam pada 2010.

Dua tahun kemudian, Heru dipercaya sebagai Kapolda Lampung (2012). Pada 2015, Heru kembali ke kantor Menkopolhukam. Di era kepemimpinan Menko Luhut Binsar Pandjaitan, Heru menjabat sebagai staf ahli bidang ideologi dan konstitusi Menkopolhukam.

Tak sampai setahun, Heru kemudian ditunjuk sebagai Deputi Penindakan KPK. Sederet tanda jasa pernah diterimanya, antara lain Satya Lencana Ksatria Tamtama dan Bintang Bhayangkara Nararya.

Editor: Kurnia Illahi