Lapas Cipinang Kelebihan Kapasitas hingga 2.324 Narapidana

JAKARTA, iNews.id - Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terkait jual beli alas atau tempat untuk tidur para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, menjadi sorotan. Salah satu penyebab pungli tersebut, disebut-sebut karena Lapas Cipinang kelebihan muatan atau over kapasitas.

Kabag Humas dan Protokol pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Rika Aprianti mengamini adanya kelebihan muatan di Lapas Cipinang. Lapas Cipinang kelebihan muatan 2.324 warga binaan atau narapidana.

Baca Juga

Sedang Perang Melawan Rusia, 2 Menteri Ukraina Malah Korupsi Besar-besaran

Kata Rika, Lapas Cipinang sebenarnya hanya mampu untuk menampung 880 warga binaan. Namun saat ini, ada sebanyak 3.204 penghuni Lapas Cipinang yang mayoritas merupakan narapidana kasus narkoba. Sehingga, Lapas Cipinang kelebihan muatan sebanyak 2.324 warga binaan.

"Iya over kapasitas. Kapasitas (Lapas Cipinang) 880, tapi untuk jumlah seluruhnya per hari ini 3.204. Iya mayoritas narapidana kasus narkoba," kata Rika saat dikonfirmasi MNC, Minggu (6/2/2022).

Baca Juga

Miris! Siswi SMK di Musi Rawas 4 Tahun Jadi Budak Seks Ayah Tiri

Diketahui sebelumnya, ramai isu soal adanya dugaan praktik pungli jual beli alas atau tempat untuk tidur para narapidana di Lapas Cipinang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, para narapidana tersebut diminta Rp30.000 per minggu untuk dapat alas tidur di lapas Cipinang.

Dugaan jual beli tempat untuk tidur tersebut terjadi karena Lapas Cipinang dikabarkan kelebihan muatan (over kapasitas). Dugaan praktik jual beli alas tidur di Lapas Cipinang juga dikabarkan sudah terjadi sejak lama.

Ditjenpas Kemenkumham membantah adanya praktik jual beli alas tidur di Lapas Cipinang. Hal itu dipastikan Ditjenpas setelah mengonfirmasi soal kebenaran isu jual beli alas tidur di lapas ke Kepala Lapas (Kapalas) Cipinang.

"Sudah dikonfirmasi ke kalapas Cipinang dan penjelasan dari kalapas mengatakan bahwa apa yang di beritakan tersebut tidak benar," kata Rika.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq