Latar Belakang Terjadinya Pemberontakan PRRI, Tokoh dan Dampaknya

JAKARTA, iNews.id - Latar belakang terjadinya pemberontakan PRRI (Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) menjadi salah satu gerakan perlawanan terhadap pemerintahan pada tahun 1958. Pemberontakan PRRI berawal dari sebuah reuni mantan Divisi Banteng pada 20 November 1956 di Padang. 

Reuni tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan mantan Divisi Banteng di Jakarta pada September 1956. Reuni di Padang menyetujui pembentukan Dewan Banteng yang diketuai oleh Letnan Kolonel Achmad Husein, Komandan Resimen IV Tentara dan Teritorium (TT) I, yang berkedudukan di Padang.

Baca Juga

Miliarder John Catsimatidis Frustrasi setelah Zohran Mamdani Jadi Wali Kota Muslim Pertama New York City

Latar Belakang Terjadinya Pemberontakan PRRI

Dikutip dari buku "Ilmu Pengetahuan Sosial" untuk Kelas IX Sekolah Menengah Pertama terbitan Grasindo, penyebab terjadinya pemberontakan PRRI adalah pertentangan antara pemerintah pusat dan beberapa daerah mengenai otonomi, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pada tanggal 9 Desember 1956, KSAD mengeluarkan pengumuman bahwa para perwira Angkatan Darat dilarang melakukan aktivitas politik.

Namun, larangan itu tidak digubris oleh Achmad Husein, bahkan ia mengambil alih pemerintahan daerah Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyoharjo. Tidak lama berselang, di beberapa daerah lain tumbuh juga dewan-dewan lainnya, yaitu:

Baca Juga

Konferensi Meja Bundar: Latar Belakang, Hasil, Tujuan dan Tokoh yang Terlibat 

1. Dewan Gajah di Sumatera Utara di bawah pimpinan Kolonel M. Simbolon, Panglima Tentara dan Teritorium I.

Baca Juga

Latar Belakang Pemberontakan Andi Azis dan Kronologinya di Sulawesi Selatan

2. Dewan Garuda di Sumatera Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Barlian, Panglima Tentara dan Teritorium II.

3. Dewan Manguni di Sulawesi Utara di bawah pimpinan Letnan Kolonel H.N Ventje Sumual, Panglima Tentara dan Teritorium VII.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah mengadakan Musyawarah yang dilangsungkan di Jakarta pada 10-14 September 1957, dan dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional baik pusat maupun daerah. Musyawarah berhasil mengambil beberapa keputusan serta pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Drs Mohammad Hatta dan Ir Soekarno.

Pada tanggal 25 November 1957, pemerintah kembali mengundang tokoh nasional dan daerah, wakil-wakil partai politik, serta ahli-ahli ekonomi juga para pejabat militer dari segenap Teritorium, kecuali Kolonel Achmad Husein. Musyawarah itu disebut Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap).

Adapun tujuan dari musyawarah tersebut adalah untuk membahas dan merumuskan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan keinginan daerah.

Ultimatum PRRI

Setelah mengetahui jawaban dari latar belakang terjadinya pemberontakan PRRI, ketahui juga ultimatum PRRI, yakni pada 10 Februari 1958, Kolonel Achmad Husein berpidato dalam rapat besar di Padang mengultimatum pemerintah seperti berikut:

-Dalam waktu 5 x 24 jam, Kabinet Djuanda harus menyerahkan mandat kepada presiden atau presiden mencabut mandat Kabinet Djuanda.

-Presiden menugasi Drs Mohammad hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk Zaken Kabinet.

-Meminta kepada presiden supaya kembali kepada kedudukannya sebagai presiden konstitusional.

Pada 11 Februari 1957, Dewan Menteri mengadakan sidang untuk membahas ultimatum tersebut dan memutuskan untuk memecat dengan tidak hormat tokoh-tokoh PRRI ang terlibat di dalamnya, seperti Letnan Kolonel Achmad Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Djambek, dan Kolonel M. Simbolon.

Komando daerah militer Sumatera Tengah kemudian dibekukan dan ditempatkan langsung di Bawah KASAD

Akhir Pemberontakan PRRI 

Pemberontakan mencapai puncaknya pada 15 Februari 1958. Saat itu Achmad Husein memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai  Perdana Menterinya.

Untuk menghentikan gerakan tersebut, pemerintah membentuk komando pasukan pembebasan, yang terdiri atas angkatan darat, laut, dan udara. Operasi penumpasan PRRI di Sumatera Tengah itu diberi nama Operasi 17 Agustus.

Operasi tersebut menunjukkan hasil yang memuaskan. Satu per satu wilayah jatuh kembali ke tangan tentara RI. Pada 14 Maret 1958, Pekanbaru dapat dikuasai APRI. Kemudian, 4 Mei 1958, Bukittinggi dapat direbut kembali. 

Pada 29 Mei 1961, Achmad Husein dan tokoh-tokoh sipil yang mendukung PRRI akhirnya menyerah.  Itu tadi informasi terkait latar belakang terjadinya pemberontakan PRRI dan sejarahnya. Semoga informasi tadi membantu!

Editor: Puti Aini Yasmin