Letjen Purn Djamari Chaniago Digadang-gadang Jadi Menko Polkam Baru, Dilantik Prabowo Besok?

JAKARTA, iNews.id - Djamari Chaniago disebut-sebut akan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) baru. Diketahui, Djamari memiliki pangkat terakhir sebagai Letnan Jenderal Purnawirawan TNI. 

Terkait hal itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto mengaku tidak bisa buka suara. Ia menjelaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.     

Baca Juga

Trump Minta CIA Siapkan Operasi di Venezuela

“Waduh, saya tidak bisa bicara tentang reshuffle ya, biar nanti yang diumumkan beliau,” ucap Aris usai rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025).     

Aris juga tidak menanggapi lebih jauh perihal penentuan nama Menko Polkam baru apakah sudah final atau masih dipertimbangkan oleh Prabowo.     

Baca Juga

Kursi Menko Polkam dan Menpora Masih Kosong, Pelantikan Besok?

“Tidak mengerti lah. Reshuffle nanti biar urusan beliau,” tutur Aris.     

Baca Juga

Karier Militer Gatot Nurmantyo yang Kini Masuk Bursa Calon Menko Polkam

Ia juga enggan berbicara terkait kandidat Menko Polkam dari kalangan sipil atau militer. Ia meminta agar awak media tidak menanyakan perihal tersebut kepada dirinya.

Menurut Aris, posisi Menko Polkam Ad Interim yang kini dipercayakan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin tidak memiliki batas waktu. 

“Saya kurang tahu persis ya, namanya ad interim itu tidak ada batas waktu ya mungkin bisa seminggu, dua minggu, sebulan,” kata Aris.    

Sementara itu, terkait rencana Prabowo untuk melantik para menteri baru pada Rabu (17/9/2025) ia meminta agar seluruh pihak untuk menunggu.     

“Ya nanti kita lihat saja. Nanti kita lihat. Nanti setelah selesai lah,” kata Aris.

Selain Djamari Chaniago, nama Mafhud MD juga disebut menjadi calon kuat untuk mengisi kursi Menko Polkam yang kosong. Namun, Aris menuturkan, kemungkinan Mahfud merapat ke Kabinet Merah Putih sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

"Kabinet kan hak prerogatif Pak Presiden ya saya gak bisa menyampaikan," ujar Aris.

Editor: Puti Aini Yasmin