LPOI Serukan segera Akhiri Pertikaian Politik: Siapa yang Salah Wajib Mundur, Tahu Dirilah

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menyerukan agar pihak yang bersalah dalam konflik politik di Tanah Air berani mengundurkan diri untuk mengakhiri pertikaian. LPOI juga meminta DPR mengawal pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap apabila pihak yang bersangkutan tidak bersedia mundur.

Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj mengatakan, pihak yang bersalah harus berani bersikap kesatria dengan mengakui kesalahan dan menghentikan tindakan yang berpotensi memperkeruh situasi politik. Menurut dia, provokasi dan pertentangan yang terus berkembang dapat memicu konflik horizontal serta merugikan bangsa dan negara.

Baca Juga

Eksklusif! Kepala Bappisus: Penyadapan Presiden Tindakan Makar, Upaya Gulingkan Pemerintah

"Dalam menyikapi konflik politik mutakhir, LPOI menyerukan bagi yang bersalah wajib berani bersikap kesatria untuk segera mundur, atau menyatakan berhenti dan menghentikan sikap-sikap yang memicu provokasi serta berpeluang menimbulkan banyak pertentangan, bahkan berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang merugikan bangsa dan negara," kata Said Aqil dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dia menyebut seruan tersebut sejalan dengan filosofi Jawa Sopo Salah Seleh, yang berarti siapa yang bersalah harus berani menerima konsekuensi atas perbuatannya. Seluruh pihak perlu bersikap legawa agar konflik politik dapat diselesaikan secara baik dan bermartabat.

Baca Juga

Rocky Gerung Respons Langkah Gibran "Fight" Ijazah ke PTUN: Kalau Udah Finish, Ngapain Coba?

"Kita ini bangsa yang mengenal filosofi “Sopo Salah Seleh (siapa yang salah wajib mundur)”. Wajib tahu dirilah," katanya.   

Said Aqil menegaskan, hukum dan peraturan perundang-undangan harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Para pemimpin bangsa juga diminta mengedepankan politik adiluhung yang menjunjung kebenaran dan sikap kesatria.

Baca Juga

Yusril Tegaskan Gibran Tak Perlu Buktikan Ijazah di PTUN: Putusan MK dan MA Sudah Final

Dalam pernyataan tersebut, LPOI juga meminta anggota DPR mengawal dan menegakkan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap melalui langkah politik yang diperlukan. Hal itu dinilai penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

"Jika ternyata tidak ada iktikad baik untuk mundur, demi dan untuk atas nama keadilan, wajib hukumnya bagi para anggota dewan di parlemen untuk mengawal dan menegakkan keputusan hukum Mahkamah Agung yang final dan mengikat untuk melakukan tindakan politik yang diperlukan sebagaimana mestinya, demi kepastian hukum di Republik Indonesia," katanya.

Baca Juga

Menko Polkam Pastikan Dalang Penyadapan Prabowo Segera Dibongkar! 

Selain itu, LPOI mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kewibawaan bangsa dan negara serta stabilitas nasional. Said Aqil meminta Presiden bertindak tegas terhadap anasir-anasir yang dinilai berpotensi merongrong kedaulatan negara dan melakukan tindakan makar.

"Karena apa pun alasannya, makar tidak dibenarkan oleh semua agama. Makar hukumnya haram," tegasnya.

Baca Juga

8 Saksi Kasus Penyadapan Prabowo Minta Pelindungan LPSK, 1 Ajukan Justice Collaborator

Di sisi lain, Said Aqil mengingatkan agar pertikaian politik tidak mengalihkan perhatian dari berbagai persoalan yang lebih mendesak untuk diselesaikan pemerintah. Menurut dia, masyarakat membutuhkan kesejahteraan, rasa aman, ketenangan, serta akses pendidikan gratis.

"Rakyat tidak butuh drama politik yang tidak mendidik, rakyat tidak butuh keserakahan pada kekuasaan, rakyat butuh sandang pangan papan dan kemakmuran yang harus diprioritaskan. Rakyat butuh rasa aman dan ketenangan, butuh pendidikan yang digratiskan," katanya.

Dia menambahkan, pemerintah dan seluruh elemen bangsa masih dihadapkan pada sejumlah agenda penting, antara lain penanganan krisis lingkungan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan korupsi, serta pengentasan kemiskinan. Berbagai persoalan tersebut membutuhkan tindakan nyata agar kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.

Editor: Maria Christina