LPSK Telaah Permohonan Perlindungan 6 Saksi Kasus Penyadapan Presiden Prabowo 

JAKARTA, iNews.id - Lembaga PerlindunganSaksi dan Korban (LPSK) tengah menelaah permohonan perlindungan terhadap enam saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah mantan pejabat Polri lainnya. Permohonan tersebut diajukan oleh Polri.

Ketua LPSK Achmadi menjelaskan, penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.

Baca Juga

Yusril Ungkap Alasan Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit cs Mengarah ke Makar

Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” ucap Achmadi dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Pemerintah Sisir Alat Sadap usai Kasus Penyadapan Prabowo, Antisipasi Penyalahgunaan

Achmadi menambahkan, LPSK terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut. Pihaknya juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring berjalannya proses hukum.