LPSK Terima 8 Permohonan Perlindungan Saksi Kasus Penyadapan Prabowo, Belum Ada Justice Collaborator

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima delapan permohonan perlindungan terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Seluruh pemohon berstatus sebagai saksi dan permohonan mereka masih dalam proses penelaahan.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menuturkan, hingga Jumat (13/11/2026), belum ada pihak berstatus saksi pelaku atau Justice Collaborator (JC) yang mengajukan permohonan pelindungan.

Baca Juga

MUI Minta Kasus Penyadapan Presiden Diusut hingga ke Akar-akarnya, Singgung Indikasi Makar

“Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator,” ucap Sri dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Meski demikian, LPSK membuka peluang menerima permohonan pelindungan dari pihak dengan status berbeda, termasuk JC, seiring perkembangan penanganan perkara.

Baca Juga

Polri Ungkap Sosok Brigjen TK dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Kini Diperiksa Propam

Sri menjelaskan, penelaahan terhadap delapan permohonan tersebut masih berlangsung. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kebutuhan pelindungan para pemohon.

Dalam proses penelaahan, LPSK mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.

Baca Juga

Bareskrim Temukan Bukti Awal Dugaan Makar di Kasus Penyadapan Prabowo

Penilaian tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026).

Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden, penyadapan diduga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Dalam perkara ini, keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.

Editor: Aditya Pratama