LPSK Ungkap Banyak Pelaku TPPO Ogah Bayar Ganti Rugi ke Korban

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap, masih banyak pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang ogah membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban. Padahal, restitusi merupakan salah satu hukuman yang dirinci dalam sebuah putusan kasus TPPO.

Berdasarkan data LPSK, biaya restitusi yang seharusnya dibayarkan pelaku mencapai Rp2,5 miliar (Rp2.550.477.682) untuk korban TPPO. Pada tahun itu juga, hanya Rp22 juta (Rp22.463.000) dibayarkan oleh pelaku.

Baca Juga

Mobil Paus Fransiskus Disulap Jadi Klinik Keliling, Segera Dikirim ke Gaza

Selanjutnya, pada tahun 2024 angkanya juga tidak membaik. LPSK mencatat biaya restitusi Rp7 miliar (Rp7.377.845.925) seharusnya dibayarkan. Namun, hanya Rp968.055.000 dibayarkan para pelaku TPPO.

"Kalau kita komparasi yang kita hitung sekian, tapi kemauan membayar masih jauh dari apa yang kita nilai," kata Ketua LPSK, Brigjen (Purn) Achmadi dalam diskusi di Kantor LPSK, Jakarta Timur, Kamis (31/7/2025).

Baca Juga

Misri Tersangka Kasus Brigadir Nurhadi Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator ke LPSK

Achmadi menjelaskan, hal ini harus menjadi perhatian. Apalagi permohonan perlindungan korban ke LPSK juga menunjukkan angka yang selalu meningkat. Belum lagi, masih banyak korban yang sebenarnya belum melapor.

"Beberapa tahun terakhir ada sekian ribu (pemohon perlindungan kasus TPPO). Tapi kita menyadari masih ada (korban) yang belum melapor, mengajukan permohonan kepada kita," ujar Achmadi.

Sementara Wakil Ketua LPSK, Antonius PS Wibowo menyebut, salah satu aspek tidak tertibnya pelaku untuk membayar restitusi ialah belum adanya regulasi yang memadai. Termasuk soal penyitaan aset para pelaku demi membayar restitusi.

"Penyitaan aset pelaku belum berjalan maksimal. Kedua belum ada regulasi (aturan hukum) untuk korban TPPO memperoleh restitusi dari dana bantuan korban," ujar Antonius.

Antonius juga mendorong adanya uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO. Dia mendorong agar beleid itu juga menyisipkan hak-hak restitusi.

Editor: Reza Fajri