Mahfud MD : Amankan Seluruh Wilayah Perbatasan, Waspadai Ancaman Kedaulatan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku  Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan menjaga wilayah perbatasan negara adalah tugas seluruh elemen bangsa, sekaligus menjadi amanat  konstitusi. Ancaman kedaulatan harus diwaspadai.

Hal itu disampaikan Menko Polhukam usai bersama Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP melalukan rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara di Kantor Bupati Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11/2021).

Baca Juga

Menteri Intelijen Iran: Musuh-musuh Mencoba Membunuh Ayatollah Khamenei

"Seluruh wilayah perbatasan negara harus kita amankan, kita pertahankan dan kita bangun dalam rangka terjaganya keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, termasuk wilayah perbatasan di Kabupaten Natuna, " ujar Menko Polhukam. 

Mahfud mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian besar terhadap perbatasan negara. Untuk itu diperlukan sinergisitas antara Kementerian dan Lembaga terkait dalam mengatasi sejumlah permasalahan yang ada di perbatasan. 

Baca Juga

Pascaateguran Erick Tohir, Seluruh SPBU di Sumut Diminta Gratiskan Penggunaan Toilet

"Nawacita Presiden untuk menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari perbatasan telah menjadi pedoman bagi kita selaku aparatur pemerintah, dalam upaya pengelolaan perbatasan negara yang mencakup  pertahanan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup," ujar Mahfud MD. 

Dia juga mengingatkan, Kabupaten Natuna sebagai beranda depan negara, menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Sehingga isu ancaman terhadap kedaulatan dan hak berdaulat NKRI di Laut Natuna Utara menjadi isu strategis yang sangat menonjol. 

"Kita ketahui bersama perkembangan konflik di Laut China Selatan masih berlanjut antara China dengan negara-negara yang bersengketa. Indonesia berada pada posisi tidak menjadi bagian dari konflik tersebut, namun demikian, Indonesia memiliki wilayah kedaulatan dan yurisdiksi di Laut Natuna Utara, sehingga sangat berkepentingan terhadap keamanan di wilayah tersebut," tutur Mahfud. 

Kunjungan Menko Polhukam direncanakan akan berlangsung selama dua hari, tidak hanya mengunjungi Ranai yang merupakan Ibu kota Kabupaten Natuna, Menko Polhukam bersama Menteri Dalam Negeri, BNPP, dan sejumlah pejabat Kementerian dan Lembaga akan mengunjungi Pulau Laut dan Pulau Sekatung yang merupakan wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). 

Editor: Muhammad Fida Ul Haq