Mahfud MD Janji Permudah Pendirian Rumah Ibadah: Beribadah Itu Hak Setiap Orang

JAKARTA, iNews.id - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 Mahfud MD menggelar kampanye akbar di Simalungun, Sumatera Utara (Sumut), Minggu (28/1/2024). Dia menyatakan komitmen untuk mempermudah pendirian rumah ibadah.

Menurut Mahfud, pendirian rumah ibadah merupakan prinsip utama yang harus diberikan oleh negara. Dia menekankan, negara harus mampu melindungi kebebasan beribadah.

Baca Juga

Bos Google: Jangan Membabi Buta Percaya pada AI

“Selain melindungi, kami juga akan memfasilitasi untuk mempermudah bagi setiap warga negara untuk mendirikan dan beribadah di rumah ibadah masing-masing,” kata Mahfud, Minggu (28/1/2024).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut, ibadah bukan sekadar hitung-hitungan jumlah pemeluk. Dia menegaskan, ibadah merupakan hak pribadi setiap orang.

Baca Juga

Ganjar Pranowo Jamin Kesejahteraan Nelayan Melalui Pemutihan Kredit Macet

“Melaksanakan ibadah itu bukan berdasarkan hitung-hitungan jumlah pemeluk, bukan yang lebih banyak pemeluknya lalu diistimewakan karena hak untuk beribadah itu hak pribadi setiap orang,” tuturnya.

Bersama Ganjar Pranowo, Mahfud juga berjanji menyediakan 17 juta lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia. Menurutnya, program ini merupakan ikhtiar agar masyarakat berpenghasilan layak dan sejahtera.

Baca Juga

Ganjar Pranowo Kunjungi Istana Maimun, Diskusi Hangat dengan Sultan Deli

“Lapangan kerja tentu tidak bisa dibangun secara sendiri, kami tahu orang bekerja itu perlu jalan yang enak, perlu fasilitas infrastruktur yang enak. Oleh sebab itu kami juga akan membangun infrastruktur yang diperlukan,” katanya.

Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan persoalan petani dan nelayan seluruh Indonesia yang memiliki kredit macet sebesar Rp688 miliar kepada negara. Dia memastikan bakal menghapus utang tersebut.

Baca Juga

Ganjar Temui Nelayan di Belawan, Dengar Keluhan soal Bantuan Tidak Tepat Sasaran

“Ganjar dan Mahfud MD kalau nanti terpilih akan membebaskan utang petani dan nelayan kepada pemerintah. Catat ini saya mengatakan di Simalungun, hutang kredit macet petani dan nelayan kepada pemerintah akan segera dibebaskan begitu pemerintahan baru dibentuk nanti berdasarkan hasil pemilu,” kata dia.

Editor: Rizky Agustian