Mahfud MD: Pemerintah Terbuka Tampung Aspirasi Masyarakat Soal Covid-19

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah pusat senantiasa terbuka untuk mendengar aspirasi masyarakat. Khususnya saran dan masukan terkait pengambilan kebijakan penanggulangan Covid-19.

"Kita bertemu hari ini untuk menampung aspirasi, untuk penyusunan kebijakan. Saya ingin banyak mendengar, kecuali nanti ada yang perlu saya tanggapi," kata Mahfud dalam dialog virtual Menko Polhukam, Menag, BNPB dengan alim ulama, pengasuh pondok pesantren, pimpinan organisasi masyarakat lintas agama dan Forkopimda se-Provinsi Banten, Sabtu (7/8/2021).

Praktikkan Qisas, Taliban Dilaporkan Paksa Bocah 13 Tahun Mengeksekusi Pria Pembunuh Keluarganya

Menurut Mahfud, selama ini Pemerintah Pusat tidak melarang kritikan yang datang dari masyarakat. Ditegaskan Mahfud, saat ini kritik dan saran yang sifatnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat sangat diperlukan.

"Silakan beri saran, silahkan sampaikan kritik. Tapi ingat kritik itu bukan kriminil," ujarnya.

Indahnya Curug Panetean Tasikmalaya, Unik Ada Batuan Cekung seperti Kolam Renang

Mahfud mengatakan, dalam pengambilan kebijakan khususnya penanganan Covid-19, pemerintah selalu melibatkan pakar di bidangnya. Seperti halnya termasuk tokoh, perguruan tinggi dan ahli medis.

"Sebelum memutuskan sebuah kebijakan. Semua berdasar masukan masyarakat, ucapnya.

Mahfud menuturkan, tantangan Pemerintah Pusat dalam penanganan Covid-19 berkutat pada dua aspek, yakni tantangan dunia nyata dan tantangan dunia maya. Hal itu terjadi dalam kedisiplinan masyarakat serta penegakkan hukum di masa pandemi Covid-19.

Sebagai contoh, pelanggaran di dunia nyata, lanjut dia, seperti orang dengan sengaja merampas jenazah, orang tidak mau mengikuti protokol kesehatan covid dan sengaja berkerumun.

"Semua ada pidananya, tapi kita sepakat di bidang Polhukam pengenaan hukum pidana itu merupakan uktimum remedium, yaitu tindakan terakhir setelah dilakukan langkah persuasif dan administratif," tuturnya.

Sedangkan tantangan dunia maya yang dihadapi pemerintah dalam penegakan disiplin di masa pandemi adalah berupa hoaks atau informasi palsu. Untuk itu, menurut Mahfud, disini peran tokoh agama dibutuhkan agar suasana damai dapat tercipta di tengah masyarakat.

"Data hoax dari 23 Januari sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021 sebanyak 1837 hoaks. Dari 1837 itu 284 terkait vaksin, bahwa vaksin itu berbahaya dan macam-macam," kata Mahfud.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq