Mahfud MD Tegaskan Tolak Politik Identitas: Kalau Identitas Politik Boleh

PADANG, iNews.id - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD secara tegas menolak politik identitas dalam pesta demokrasi. Akan tetapi, dia menyebut identitas politik dalam menentukan pilihan tentu diperbolehkan.

Hal itu disampaikan Mahfud saat menghadiri acara 'Duduak Basamo Tokoh Masyarakat Lintas Etnis dan Lintas Agama' yang digelar di Himpunan keluarga Lie Kwee (Long See Tong) di Padang Selatan, Senin (18/12/2023).

Baca Juga

Pesawat Angkatan Laut Angkut Pasien Medis Jatuh, 5 Orang Meninggal

"Saya yang termasuk menolak politik identitas. Politik identitas itu mengatakan identitas diri paling unggul, yang lain harus disikat, itu politik identitas. Tapi kalau identitas politik, boleh, yang tidak boleh itu politik identitas," kata Mahfud.

Dia mencontohkan politik identitas. Semisal, dirinya merupakan orang Minang yang menginginkan orang Minang menjadi pemimpin dengan berusaha menjatuhkan calon lain yang bukan orang Minang.

Baca Juga

Mahfud MD Disambut dengan Bunga, Mahasiswa: Bapak Jenderal Penegakan Hukum

Contoh tersebut, kata Mahfud, merupakan bagian dari politik identitas.

"Tapi karena saya orang Minang, saya ingin memilih sesama orang Minang, itu boleh. Tetapi tidak bermaksud menyikat, tidak bermaksud memusuhi yang bukan Minang," ujarnya.

Baca Juga

Mahfud MD Sebut Kepercayaan Publik terhadap Hukum dan Keamanan Tinggi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun memberikan contoh dalam kasus lain. Semisal, ada orang Islam ingin calon pemimpin beragama Islam, dan memusuhi calon pemimpin dari agama lain untuk dipilih.

"Tapi kalau saya mengatakan, saya orang Islam, nanti saya memilih orang Islam agar menyampaikan aspirasi untuk bekerja sama dengan orang-orang lain yang agamanya berbeda, itu namanya identitas politik, bukan politik identitas. Yang tidak boleh itu politik identitas, kalau identitas politik itu tidak bisa dilarang karena fakta," tuturnya.

Baca Juga

Mahfud MD Hadiri Dialog Kebangsaan di UMSB, Mahasiswa: Bapak Jenderal Penegakan Hukum

Editor: Rizky Agustian