Mahfud MD Unggah Momen Bersama Prabowo, Ingatkan soal Hukum hingga Kunker Luar Negeri

JAKARTA, iNews.id – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD baru-baru ini mengunggah momen kebersamaannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Instagram. Dalam unggahannya, Mahfud tak hanya membagikan potret kebersamaan, tetapi juga menyinggung berbagai isu strategis.

Mahfud mengapresiasi pidato terbaru Prabowo di ajang Gerakan Sadar Negara (GSN), yang menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan biaya negara, terutama dengan mengurangi kunjungan kerja (kunker) luar negeri oleh para pejabat negara, termasuk anggota DPR dan DPRD.

AS Pertimbangkan Permintaan Arab Saudi Beli 48 Jet Tempur Siluman F-35

“Saat ini, arahan dan sikap Prabowo dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, serta pemberantasan korupsi masih memberi harapan,” tulis Mahfud, Minggu (3/11/2024).

Presiden Prabowo Ternyata Suka Minum Kopi, Terciduk saat Deklarasi GSN

Mahfud mengenang pengalamannya saat bertugas di luar negeri dan menyaksikan langsung betapa kunker dari berbagai lembaga negara Indonesia, termasuk DPR/DPRD, sering membebani Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

"Dulu, jika saya bertugas ke luar negeri, banyak pegawai KBRI yang mengeluh karena rombongan dari kementerian, DPR/DPRD, dan lembaga negara terus berdatangan. Mereka harus dilayani secara protokoler," kata Mahfud.

Prabowo Berpesan ke Menteri: Kurangi Kegiatan Seminar

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan aturan resmi memang memberikan hak bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk melakukan kunker, baik di dalam maupun luar negeri. Namun, ia menyoroti bahwa banyak kunjungan yang dilakukan tanpa urgensi jelas, termasuk kunjungan Panitia Khusus (Pansus) dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang.

“KBRI harus melayani dengan segala kebutuhan protokoler, padahal banyak dari kegiatan ini tidak mendesak,” kata Mahfud.

Mahfud mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi terkait kunjungan kerja pejabat negara. Meski Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri telah berupaya mengatur anggaran dan persyaratan kunker, Mahfud menilai bahwa keputusan di lembaga-lembaga politik masih sering mencari pembenaran untuk melanjutkan kunker. “Presiden dan para pimpinan, terutama dari Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo, harus memimpin inisiatif ini,” tegas Mahfud.

Usulan Mahfud untuk membatasi kunjungan kerja pejabat negara diharapkan bisa menghemat anggaran negara dan memprioritaskan dana untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, langkah ini dinilai sebagai upaya penting dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan menekan potensi penyalahgunaan anggaran negara.

Di sisi lain, Prabowo yang digadang sebagai salah satu tokoh politik berpengaruh saat ini diharapkan dapat menjadi contoh dalam menginisiasi kebijakan reformasi tersebut, terutama dengan posisinya sebagai bagian dari pemerintahan dan pemimpin koalisi partai.

Sebelumnya, Prabowo meminta para menteri dan jajarannya mengurangi studi banding. Dia berharap pesan ini benar-benar dilaksanakan.

"Dikurangi seminar, kunjungan kerja, studi banding, kalian sudah tahu masalahnya, ndak usah terlalu banyak studi-studi," ujar Prabowo dalam GSN, Sabtu (2/11/2024).

Prabowo mengaku tidak melarang pejabat jalan-jalan ke luar negeri. Hanya saja, agenda jalan-jalan yang tidak terkait pekerjaan harus memakai uang pribadi.

"Kalau mau jalan ke luar negeri pakai uang sendiri boleh," katanya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq