Mahkamah Konstitusi Kembali Gelar Sidang Tatap Muka Langsung

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi menggelar kembali sidang pengujian undang-undang secara langsung untuk perkara-perkara yang telah diajukan sebelum wabah Covid-19 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (11/5/2020). Meski demikian, antisipasi tetap dilakukan.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang pengujian UU Kepailitan mengatakan protokol kesehatan standar WHO diberlakukan.

Baca Juga

Trump Peringatkan Bencana Keamanan Nasional AS Jika Tarif Dihapuskan

"Kebetulan persidangan ini, ini seperti lazimnya, tetapi kami tetap menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan oleh WHO, termasuk kebijakan dari pemerintah bahwa kita harus melakukan physical distancing," ujar Enny.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, sejak pertengahan Maret 2020, Mahkamah Konstitusi meniadakan sidang pengujian undang-undang dan baru 2 pekan lalu menyidangkan pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2020 karena mendesak.

Baca Juga

Hasil Tes Swab Keluar, 1 Pasien di OKU Sembuh dari Corona

Dalam sidang pengujian undang-undang secara langsung itu, Enny Nurbaningsih menekankan pemohon yang menghendaki persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi harus mengikuti semua prosedur yang sudah ditetapkan oleh WHO dan Pemerintah.

Untuk pemohon yang ingin sidang dilakukan secara daring, Mahkamah Konstitusi mempersilakan untuk mengajukan permintaan persidangan secara daring lebih awal.

Baca Juga

Pejabat Kota Wuhan Dipecat Setelah Muncul 11 Kasus Baru Virus Corona

Sarana untuk sidang secara daring, kata dia, telah tersedia sejak lama dan telah dipraktikkan, bahkan sebelum wabah Covid-19.

"Jadi, ini untuk meluruskan pemberitaan-pemberitaan, 'kok, Mahkamah seolah-olah dalam kondisi seperti ini masih mengadakan sidang seperti secara manual'. Gitu, ya," kata Enny Nurbaningsih.

Selain UU Kepailitan yang diajukan warga negara Korea Selatan pemilik usaha di Indonesia, pada hari Senin Mahkamah Konstitusi juga melakukan pengujian terhadap UU Jabatan Notaris yang diajukan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dan UU Jaminan Fidusia

Editor: Muhammad Fida Ul Haq