Majelis Taklim Wajib Terdaftar, Ini Penjelasan Kemenag

JAKARTA, iNews.id - Menteri Agama Fachrul Razi menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Dalam peraturan ini dinyatakan majelis taklim wajib terdaftar di Kementerian Agama.

PMA 29/2019 terbit pada 13 November 2019, terdiri atas enam bab dan 22 pasal. Peraturan ini juga telah diundangkan di Berita Negara Berita Negara Nomor 1453 Tahun 2019.

Putin Nyatakan Rusia Siap Perang, Beranikah Eropa? Ini Analisisnya

Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag Syafrizal mengatakan, tujuan pembentukkan PMA Majelis Taklim bukan untuk mengawasi dan memata-matai pihak tertentu. Namun lebih menekankan fungsi majelis taklim untuk memberikan pendidikan keagamaan.

"Tujuannya adalah agar memastikan majelis taklim itu bisa memberikan pendidikan keagamaan ke masyarakat dengan benar. Memastikan itu," ujar Syafrizal saat dihubungi iNews.id, Jumat (29/11/2019).

Syafrizal menjelaskan, dengan terbitnya PMA tersebut, majelis taklim akan diisi oleh ustaz dan ustazah yang mumpuni di bidang agama Islam. Selain itu, majelis taklim juga dapat mendapatkan bantuan dari pemerintah jika dibutuhkan.

Selain itu, penerbitan PMA ini juga terkait dengan bantuan dana dari pemerintah terhadap majelis taklim. Dengan terdaftar di Kemenag, majelis taklim terdata jelas.

"Kalau dia nanti ingin dapat bantuan dari pemerintah, itu kan tidak 100 persen (semuanya dapat), tergantung memenuhi syarat tentu lah mereka yang mempunyai alamat lengkap, mempunyai domisili, mempunyai kepengurusan, mempunyai anggota, mempunyai kantor, kira kira begitu," kata dia.

Syafrizal menegaskan, penerbitan PMA Majelis Taklim bertujuan baik. Karena itu dia menyayangkan jika ada pihak-pihak yang menafsirkan berbeda.

"Itu aja sebetulnya. Tujuannya baik, cuma kan dipelintir-pelintir sama orang," ucapnya.

PMA tentang Majelis Taklim mengatur antara lain tugas dan tujuan majelis taklim, pendaftaran, penyelenggaraan yang mencakup pengurus, ustaz, jemaah, tempat, dan materi ajar. Regulasi ini juga mengatur masalah pembinaan dan pendanaan.

Dalam peraturan ini majelis taklim yakni lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam nonformal sebagai sarana dakwah Islam. Siapa pun baik perseorangan, kelompok orang, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, masjid, musala dapat mendirikan majelis taklim (Pasal 5).

Adapun keharusan majelis taklim terdaftar di Kemenag dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1). Ketentuan ini menyatakan, “Majelis Taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus terdaftar pada kantor Kementerian Agama.”

Pendaftaran tersebut harus dilakukan secara tertulis dengan melengkapi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki kepengurusan, domisili, dan paling sedikit 15 jemaah.

Editor: Zen Teguh