Mako Brimob Rusuh, DPR: Perlu Evaluasi Pengamanan Rutan

JAKARTA, iNews.id - DPR meminta aparat kepolisian menjelaskan secara jelas dan transparan mengenai kasus kerusuhan di Rumah Tahanan (Rutan) Markas Komando Brimob untuk mencegah informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Dari kerusuhan itu juga DPR meminta perlunya evaluasi pengamanan di semua rutan termasuk Rutan Mako Brimob.

Kerusuhan di rutan tersebut bukan kali pertama. Sebelumnya terjadi keributan di Rutan Mako Brimob pada 11 November 2017 lalu. Ketika itu keributan bermula saat petugas Densus 88 melakukan sweeping di sel-sel narapidana dan menyita sejumlah ponsel.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Gelar Pertemuan dengan Pimpinan DPR AS di Gedung Capitol

"Peristiwa kedua yang berlangsung Selasa (8/5/2018) malam mempertegas pentingnya dilakukan evaluasi pengamanan, apakah jumlah personel yang menjaga di rutan di tambah atau perlunya dilakukan langkah lain," kata anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni di Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Politikus Partai Nasdem ini juga mengingatkan agar masyarakat selektif saat menerima informasi lewat media sosial (medsos) mengenai kejadian yang menewaskan lima petugas dan satu tahanan tersebut.

"Jangan sampai masyarakat termakan informasi salah hingga terprovokasi atau berdampak pada lunturnya kepercayaan terhadap Polri. Terlebih kerusuhan ini terjadi di rutan yang berada di Markas Brimob," katanya.

Dia meminta masyarakat tak langsung percaya dengan berbagai informasi yang beredar di media sosial. Sahroni percaya Polri tak akan menutupi dan akan segera mengumumkan kronologis dan motif dalam peristiwa tersebut.

"Jangan langsung percaya dengan berbagai kabar atau foto yang beredar di media sosial. Saya yakin Polri akan segera menuntaskan kasus ini dan mengumumkan ke publik mengenai semua hal menyangkut kerusuhan ini," ujarnya.

Dia mengingatkan adanya klaim dari ISIS yang mengaku mendalangi kerusuhan ini melalui aplikasi media sosial. Jika memang pernyataan itu memiliki korelasi dengan kerusuhan di Rutan Brimob, maka Polri dan pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap pengamanan tahanan, khususnya yang terlibat dalam kasus terorisme.

"Sebaliknya bila tak berkaitan dengan ISIS, Polri harus segera menginformasikan kebenarannya secara detail agar publik tak termakan hasutan," katanya.

Editor: Azhar Azis