Mantan Direktur PTPN XI Korupsi Mesin Tebu, KPK : Menghambat Pemulihan Ekonomi Nasional

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Produksi PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI), Budi Adi Prabowo (BAP) sebagai tersangka. Budi ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan six roll mill atau mesin giling tebu di Pabrik Gula Djatiroto milik PTPN XI.

Budi Adi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan Direktur PT Wahyu Daya Mandiri (PT WDM), Arif Hendrawan (AH). Keduanya diduga telah merugikan keuangan negara sekira Rp15 miliar dari total nilai kontrak pengadaan dan pemasangan mesin giling tebu senilai Rp79 miliar.

Meski Selalu Dikawal 2 Penjaga dan Memiliki Sel Terpisah, Sarkozy Sebut Kehidupan di Penjara seperti Mimpi Buruk

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyayangkan masih adanya praktik korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara. Selain merugikan keuangan negara, kata Alexander, korupsi pengadaan dan pemasangan mesin giling tebu tersebut juga telah menghambat pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi.

"Korupsi pada sektor ini membuat ongkos usaha menjadi tinggi sehingga produk yang dihasilkan tidak sesuai kualitas dan spesifikasi yang semestinya. Hal tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekaligus menghambat pemulihan ekonomi nasional," kata Alex, sapaan karib Alexander Marwata melalui keterangan resminya, Jumat (26/11/2021).

KPK Tetapkan Mantan Direktur PTPN XI Tersangka Korupsi Pengadaan Mesin Giling Pabrik Gula

Alex menyoroti sejumlah kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa yang kerap ditangani KPK. Menurutnya, korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa telah mencederai praktik usaha. Hal itu tentu membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat. Sebab, ada kongkalikong antara pejabat negara dengan pengusaha pelaku tindak pidana korupsi.

KPK MoU dengan Kadin, Diharapkan Tak Ada Aksi Suap antara Pengusaha dan Pejabat Negara

"Semestinya diterapkan secara transparan, akuntabel, dan menjunung tinggi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat," terangnya.

KPK berjanji akan selalu menindak tegas para pelaku korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Alex berharap agar tidak ada lagi praktik permufakatan jahat berupa suap-menyuap dan modus korupsi lainnya antara penyelenggara negara dan pelaku usaha.

"KPK juga mengimbau kepada setiap korporasi untuk terus melakukan perbaikan sistem dan tata kelola, agar tercipta good corporate governance guna menutup celah-celah rawan korupsi," pungkasnya.

Editor: Faieq Hidayat