Marak Bangunan di Wilayah Sungai hingga Waduk, Nusron Ungkap Penyebabnya

JAKARTA, iNews.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyoroti maraknya pembangunan di atas area sepadan sungai, waduk, dan danau. Dia menyebut, hal tersebut karena diberikan izin penggunaan lahan oleh petugas BPN. 

Nusron menegaskan, kawasan sepadan sungai dan waduk seharusnya menjadi ruang terbuka hijau dan area penyangga ekosistem air, bukan kawasan permukiman maupun bangunan permanen.

Baca Juga

AS Coba Rekrut Pilot Presiden Venezuela Maduro untuk Rencana Penculikan

Dia menuturkan, banyak kasus hukum yang menimpa petugas ATR/BPN akibat penerbitan sertifikat tanah di wilayah sepadan sungai dan waduk. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dan tumpang tindih regulasi antarinstansi.

"Banyak orang ATR-BPN yang kena kasus hukum karena mensertifikatkan tanah di atas sepadan sungai atau waduk. Ini terjadi karena ada bias aturan," kata Nusron di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Baca Juga

Pramono Pimpin Apel di Bantaran Kali Ciliwung: Saya Merenung, Terkadang Banjir Tak Bisa Dilawan

Dia menjelaskan, ada peraturan yang menyebut sepadan sungai dikuasai negara, bahkan dianggap sebagai kekayaan negara. Di sisi lain, ada yang menyebut sebagai tanah negara, yang artinya bisa diberikan hak kepada masyarakat yang memiliki hubungan hukum paling dekat.

Baca Juga

Kerap Dilanda Banjir 2 Meter, Rano Karno akan Relokasi Warga Bantaran Kali Krukut

Nusron menilai, ketidakharmonisan regulasi tersebut menyebabkan kebingungan di lapangan. Hal ini yang menjadi dasar pertemuan dan melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian PU guna melakukan harmonisasi peraturan antarinstansi.

"Dengan adanya rapat bersama PU ini, kita ingin menyusun satu regulasi yang seragam. Baik menjadi acuan bagi teman-teman di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air PU, maupun bagi teman-teman di ATR-BPN, dari aspek tata ruang, survei, pemetaan, hingga penerbitan sertifikat dan pendaftaran tanah," ucap Nusron.

Baca Juga

Langganan Banjir, Warga Bantaran Kali Ciliwung di Kebon Pala bakal Direlokasi

Nusron menegaskan, langkah harmonisasi ini merupakan upaya preventif agar tidak terjadi persoalan hukum di masa mendatang, sekaligus menjaga fungsi ekologis kawasan sepadan sungai dan waduk.

"Regulasinya harus satu suara dulu, supaya ke depan tidak muncul lagi masalah. Ini untuk kepastian hukum, dan juga untuk keselamatan lingkungan kita," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama