Marak Fenomena Perceraian ASN gegara Mutasi 10 Tahun, DPR Buka Suara

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi 2 DPR RI, Fauzan Khalid menyoroti maraknya aparatur sipil negara (ASN) yang mengajukan izin cerai pada Kepala Daerah. Menurutnya, fenomena ini terjadi karena kebijakan mutasi setelah 10 tahun masa pengabdian.

Hal itu diungkapkan Fauzan saat Raker bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini Zudan Arif Fakrulloh, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

Baca Juga

Lebanon Hadapi Perang Atrisi, Bersiap untuk Potensi Eskalasi Israel

Mulanya, ia menyinggung maraknya permohonan cerai ASN ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

"Bu Gubernur Jatim itu merasa prihatin. Jadi di Jawa Timur itu, Ibu Gubernur Jatim menerima pengajuan cerai 10 sampai 15 per minggu," kata Fauzan dalam rapat.

Baca Juga

Otorita IKN Buka Lelang Proyek di Hunian ASN Senilai Rp5,5 Triliun

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa permohonan cerai itu terjadi karena kebijakan mutasi yang lama, di mana ASN harus 10 tahun mengabdi di daerah tersebut.

Baca Juga

Wali Kota Gorontalo Pimpin Ribuan ASN Demo Bank SulutGo, Ini Tuntutannya

"Dan itu saya yakin sebabnya masalah ini. Mutasi yang dikunci 10 tahun itu," ungkapnya.

Bahkan, ia mengaku telah menerima banyak aduan terkait perceraian ASN akibat lamanya masa mutasi. Ia pun mencontohkan kasus istri dan suami yang berada di lokasi yang berbeda.

"Memang laporan yang masuk ke kita di daerah, banyak sekali perceraian karena mutasi yang dikunci selama 10 tahun itu. Bisa kita bayangkan, satu misalnya di Bali, satu di Jawa, suami istri," ungkap Fauzan.

"Dan ini sangat berlawanan dengan filosofi yang disampaikan oleh Pak Kepala BKN sebagai 'bapak' dari para ASN," pungkasnya.

Editor: Puti Aini Yasmin