Marianus Tersangka, PDIP Cabut Dukungan

JAKARTA,iNews.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk menarik dukungan terhadap calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Marinus Sae. Keputusan itu menyusul penetapan tersangka Marianus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, penarikan dukungan terhadap Marianus merupakan bentuk komitmen PDIP dalam memerangi korupsi. “Partai bersikap tegas dan tidak akan melanjutkan dukungan kepada yang bersangkutan,” kata Hasto melalui keterangan tertulis yang diterima iNews.id, Senin (12/2/2018).

Jenderal Israel yang Bocorkan Video Penyiksaan Tahanan Palestina Mencoba Bunuh Diri

Marianus ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap Rp4,1 miliar. KPK menyatakan, Bupati Ngada itu menerima uang suap dari Direktur Utama PT Sinar 99 Permai Wilhelmus Iwan terkait proyek jalan di Kabupaten Ngada. Marianus merupakan calon Gubernur NTT berpasangan dengan Emilia J Nomleni. Selain PDIP, mereka juga dijagokan PKB.

Hasto menuturkan, PDIP akan mengubah strategi kampanye mereka. PDIP akan memasang Emilia sebagai calon PDIP. Sebab, berdasarkan ketentuan undang-undang, penggantian pencalonan Marianus Sae sudah tidak bisa dilakukan.

“Di antara Marianus-Emi, Emi sebagai cawagub merupakan kader senior partai. Dan satu-satunya calon perempuan, sedangkan Marianus Sae tercatat baru masuk sebagai anggota partai dan ada indikasi keanggotaan ganda,” ujar Hasto.

Selain menarik dukungan terhadap Marianus Sae, internal Partai PDIP juga akan menjatuhkan sanksi kepada kader yang terseret kasus korupsi. PDIP, kata dia, tidak ingin dirusak oleh kader-kader nakal yang melakukan korupsi.

“Saya baru pulang dari konsolidasi di NTT selama tiga hari. Selama saya di NTT, Marianus Sae kelilling ke kampung-kampung dengan trail dan tidak pernah sekalipun hadir dalam acara konsolidasi tersebut,” ujar Hasto.

Menurut dia, PDIP tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kader maupun calon yang diusung dalam pilkada agar menghindari tindakan korupsi. Dia mengatakan, PDIP juga mengancam akan memecat jika pelanggaran tetap dilakukan.

“Banyak yang mengambil jalan pintas korupsi untuk membiaya pilkada langsung. PDI Perjuangan selalu mengedepankan strategi gotong-royong seluruh mesin politik partai dengan harapan biaya politik bisa di tekan. Serta, meringankan beban calon, namun hal tersebut tetap saja terjadi,” kata Hasto.

Editor: Khoiril Tri Hatnanto