Maruf Amin Disarankan Mundur dari Rais Aam PBNU, Ini Kata PSI

JAKARTA, iNews.id – Sejumlah kalangan mengimbau KH Maruf Amin melepas jabatan Rais Aam PBNU seiring penunjukan dirinya sebagai cawapres Jokowi. Pengunduran diri itu dinilai penting untuk menjaga marwah dan keutuhan Nahdliyin.

Merespons usulan itu, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja mengaku tak ingin mencampuri urusan internal PBNU. Koalisi Indonesia Kerja memandang bahwa PBNU memiliki kebijaksanaan tersendiri mengenai hal ini.

Baca Juga

Jenderal Israel yang Bocorkan Video Penyiksaan Tahanan Palestina Mencoba Bunuh Diri

"PBNU bukan memiliki tradisi yang sangat lama, berdiri dari 1926 dan memikili culture wisdom yang khas NU. Ini (PBNU) tentu memiliki perangkat-perangkat aturan," kata Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni di Menteng Jakarta Pusat, Senin (13/8/2018).

Dia menuturkan, PSI yang termasuk dalam partai Koalisi Indonesia Kerja pengusung pasangan Joko Widodo-Maruf Amin akan menyerahkan sepenuhnya hal tersebut ke PBNU.

"Prinsinsipnya kami tidak memcampuri seluruh aturan dalam NU. Apapun, dengan menjadi calon wakil presiden itu KH Maruf Amin menjadi milik bangsa, representasi yang mengayomi bersama" katanya.

Juli melanjutkan, hadirnya Maruf dapat saling melengkapi dengan Jokowi. Lepas dari persoalan jabatan di NU tersebut, identitas Maruf sebagai ulama yang dihormati dan disegani tidak akan hilang.

Beberapa kalangan yang menyuarakan agar Maruf lebih baik mundur antara lain Pengurus Besar Pergerakan Penganut Khittah Nahdliyyah (PB PPKN), Minggu (12/8/2018) malam.

Ketua Dewan Penasehat PB PPKN Choirul Anam menuturkan, dari sisi tata nilai dan qonun asasi, posisi rais aam merupakan jabatan tertinggi di lingkungan NU sekaligus amanah yang harus ditunaikan dalam masa khitmat tertentu.

”Tetapı faktanya, Kıai Maruf telah melibatkan diri dalam jabatan politik praktis yang membelah pandangan Nahdliyın menjadi dua kelompok,” kata dia.

Editor: Zen Teguh