Ma'ruf Amin Sebut Ceramah Keagamaan Masih Singgung Khilafah

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan ceramah keagamaan di berbagai daerah masih sering menyinggung wacana pendirian negara Islam atau negara khilafah. Padahal organisasi yang mengusung khilafah sudah tidak aktif.

"Hal ini menjadi penting ketika dalam ceramah-ceramah keagamaan kini masih sering diselipi dengan wacana-wacana tentang pendirian negara Islam atau negara khilafah, walaupun organisasi-organisasi yang mengusung tema itu kini sudah tidak aktif lagi," kata Wapres saat memberikan sambutan dalam acara Bedah Buku "Darul Misaq: Indonesia Negara Kesepakatan", Senin (7/6/2021).

3 Alasan NATO Tidak Pernah Menjadi Pilihan Terbaik bagi Ukraina

Selain itu, kata dia, penolakan terhadap Pancasila serta penggunaan kekerasan atau teror berkedok jihad untuk perwujudan negara khilafah masih terjadi saat ini.

Menurut dia, ideologi perjuangan intoleran dan kekerasan tersebut dipengaruhi oleh gerakan-gerakan Islam transnasional yang disebabkan oleh pemahaman tekstual terhadap Alquran.

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Zakat Berperan Penting di Tengah Pandemi Covid-19

"Ideologi transnasional yang keras itu memang tidak terlepas dari pemahaman mereka terhadap teks-teks Alquran dan hadits secara literal dan kaku, sehingga mereka memiliki sikap yang intoleran dan radikal," tuturnya.

Bahkan, kata dia, sebagian dari mereka bersikap ekstrem dan menganggap kelompok masyarakat lain, yang berbeda pandangan dengan mereka, sebagai kaum kafir.

Padahal, perdebatan tentang Islam dan negara Indonesia sudah diselesaikan oleh para pendiri bangsa, yang sebagian besar di antara mereka ialah tokoh Islam dan ulama.

"Sebenarnya perdebatan tentang Islam dan negara ini sudah selesai dilakukan oleh bapak pendiri (founding father) negara ini, yang di antara mereka adalah ulama dan tokoh Islam," ujarnya.

Oleh karena itu, terhadap adanya unsur khilafah dalam ceramah agama tersebut, Wapres menegaskan masyarakat harus memiliki pemahaman moderat dalam hubungan antara Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya menilai bahwa buku ini dapat memberikan kontribusi bagi penyebaran gagasan tentang hubungan antara Islam dan negara Indonesia dengan pandangan yang moderat," katanya.

Editor: Faieq Hidayat