Ma’ruf Amin Segera Lapor Presiden Jokowi agar Ada Insentif Investasi Industri Halal

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memastikan segera melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar ada insentif untuk merangsang investasi di kawasan industri halal (KIH). Wapres sebelumnya telah mengunjungi KIH di Bintan Inti Halal Hub (BIHH) di Kepulauan Riau (Kepri) kemarin.

“Wapres sebagai Wakil Ketua KNEKS sekaligus sebagai pelaksana harian dia akan lapor ke Presiden supaya ada intensif yang khusus agar rangsangan terhadap para investor untuk menanam modalnya di kawasan industri halal atau hub halal internasional itu bisa berlomba-lomba ke sana,” kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).

Baca Juga

Lawan Ancaman Rudal Rusia, Jerman Kerahkan Sistem Misil Canggih Arrow Israel

Kawasan industri halal yang sudah ditetapkan pemerintah di antaranya Halal Modern Valley di Serang, Banten dan Hal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur.

Lebih lanjut Masduki menyampaikan, keberhasilan BIHH dalam memproduksi produk halal berkualitas ekspor, diharapkan Wapres dapat menjadi inspirasi serta motivasi bagi daerah lain di Indonesia dengan produk unggulannya masing- masing.

“Jadi ibarat bus, itu sudah ada busnya (regulasi), sudah ada supirnya (KNEKS dan KDEKS), butuh penumpang (pelaku industri dan konsumen). Nah penumpangnya inilah yang dimaksud oleh Wapres adalah pelaku usaha yang ada di kawasan industri halal,” papar Masduki.

Wapres, kata Masduki, juga akan memanggil Kementerian Keuangan agar mendorong para pengusaha-pengusaha dapat berinvestasi di KIH. Selain itu, juga dibutuhkan kerjasama baik dari pusat hingga daerah agar memberikan kemudahan investor berinvestasi di KIH.

“Tentu saja ini dibutuhkan semacam afirmasi dari pemerintah, pemda atau pusat yang terkait dengan kalau misalnya ada hal hub internasional seperti itu, kira kira kemudahan apa saja, perizinan, insentif dan seterusnya,” katanya.

Menurut Masduki, Wapres pun menilai, keberhasilan pembentukan halal hub ini akan bergantung pada afirmasi yang diberikan oleh para pemangku kepentingan yang terkait kepada para pelaku usaha.

“Itulah yang diharapkan Wapres supaya Gubernur ataupun Pemerintah Pusat dapat memberikan kemudahan- kemudahan itu,” tandasnya. 

Editor: Faieq Hidayat