Marzuki Alie: Jangan Salahkan Moeldoko, KLB Kembalikan Marwah Partai Demokrat

JAKARTA, iNews.id - Marzuki Alie menyebut Kongres Luar Biasa (KLB) merupakan upaya sejumlah kader untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat. Dia juga meminta tidak menyalahkan Moeldoko yang telah bersedia bekerja sama mengembalikan tujuan pendirian Partai Demokrat seperti di awal pembentukan.

"Jangan salahkan Pak Moeldoko, karena beliau mau bekerja sama untuk mengembalikan partai seperti niat awal saat membentuknya," katanya, Senin (8/3/2021).

Baca Juga

Viral! Helikopter Rusia Jatuh Tewaskan 5 Orang: Ekor Patah, Masih Nekat Terbang lalu Hantam Rumah

Marzuki menjelaskan, perubahan di tubuh Partai Demokrat terjadi sejak kongres tahun 2015 lalu. Anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) partai mengalami perubahan di luar mekanisme kongres sejak 2015.

"Yang menyampaikan itu, orang yang mengurus draf AD/ART saat itu," ujar mantan Sekjen Partai Demokrat 2005-2010 itu.

Baca Juga

Polemik KLB Demokrat di Sumut, Mantan Ketua DPC Kotamobagu Sulut Merasa Ditipu

Menurut Marzuki, perubahan konstitusi partai yang dilakukan di luar mekanisme kongres itu kewenangan Majelis Tinggi. Hal itu pun terus berlanjut pada Kongres 2020.

Baca Juga

Bertemu Mahfud MD, AHY Jelaskan Kisruh Demokrat

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini mengatakan, ada laporan yang menyatakan telah dibuat surat pernyataan yang meminta para pemilik suara di partai untuk mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum.

"Laporan teman-teman, pada saat kongres 2020 itu tidak ada pembahasan agenda kongres hingga tata tertib," ujar pria yang dipilih sebagai Ketua Dewan Pembina hasil KLB ini.

Baca Juga

Pengurus DPD dan DPC Demokrat Bali Datangi Kanwil Kemenkumham Tolak KLB

Hal lain yang terjadi saat kongres 2020 itu yakni perubahan kewenangan Majelis Tinggi. 

Menurut Marzuki, sebelumnya kewenangan Majelis Tinggi hanya memberikan pertimbangan terkait dukungan partai terhadap kandidat dalam Pilkada. Namun pascakongres 2020 itu, kewenangannya meningkat yakni memberikan persetujuan untuk menggelar KLB. 

Bahkan ketua Majelis Tinggi ditetapkan merupakan ketua umum partai yang telah demisioner. Hal tersebut membuat Partai Demokrat menjadi seperti partai milik dinasti atau keluarga saja.

"Misalnya kalau sekarang AHY ketua umum hingga dua periode, maka selanjutnya dia akan menjadi ketua majelis tinggi," kata mantan Ketua DPR ini.

Menurut Marzuki, tak semua kader paham dengan perubahan itu. Rentetan itu kemudian menjadi alasan sejumlah kader melaksanakan KLB dengan tujuan mengembalikan marwah partai yang menjunjung demokrasi.

Editor: Reza Yunanto