Masalah Birokrasi dan Ego Sektoral Dinilai Hambat Penanganan Covid-19
JAKARTA, iNews.id - Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menyebut penanganan vaksin potensial untuk Covid-19 menjadi bukti adanya persoalan birokrasi di pemerintahan Indonesia. Hal itu diungkapkannya dalam Webinar Nasional bertajuk 'Urgensi Pembubaran 18 Lembaga Negara', Selasa (28/7/2020).
Menurutnya, ada sejumlah persoalan birokrasi yang kerap kali muncul, mulai dari gemuknya birokrasi di Indonesai, lambannya birokrasi, sampai pada kebutuhan pengembangan sumber daya yang harus dilakukan secara terus menerus.
"Lalu keempat adalah persoalan paling mendasar, koordinasi dan ego sektoral lembaga yang ada," kata Karding dalam Webinar tersebut.
Karding menyebut persoalan koordinasi dan ego sektoral ini juga masih terlihat beberapa hari belakangan ini. Misalnya dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
"Kalau kita lihat kasus hari ini misalnya soal bagaimana merumuskan atau menemukan vaksin soal covid," ujarnya.
Dia melihat sejumlah kementerian/Lembaga yang terlibat dalam penanganan vaksin Covid-19 ini seperti LIPI, pihak universitas, Kementerian Kesehatan, PT Bio Farma, dan sebagainya, dalam menemukan vaksin itu berjalan dengan tidak terkoordinasi secara utuh.
"Itu adalah salah satu contoh yang aktual terhadap bagaimana masalah koordinasi," kata dia melanjutkan.
Bahkan, kata Karding, terkadang juga masih terlihat banyak pejabat bahkan setingkat menteri berbeda omongannya satu sama lain. Belum lagi terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait relaksasi fiskal atau pajak, dia melihat di fakta di bawahnya ternyata belum jalan.
"Itu semua adalah problem-problem yang mesti kita selesaikan agar negara atau pemerintah atau birokrasi ini bisa berjalan lebih cepat," katanya.
Editor: Muhammad Fida Ul Haq