Massa Berseragam AMPG Kepung DPP Golkar, Ace: Jangan Didramatisasi, Itu Apel
JAKARTA, iNews.id – Politikus Partai Golkar Aceh Hasan Syadzily menyangkal adanya pengepungan kantor DPP Partai Golkar oleh masssa berseragam AMPG. Keberadaan anggota organisasi sayap Golkar itu disebutnya hal biasa.
Ace mengatakan, apa yang dilakukan para kader AMPG di kantor DPP merupakan kegiatan rutin. Karena itu, dia menolak jika disebut mereka sedang berjaga, apalagi mengepung.
"Enggaklah, enggak, enggak ada penjagaan ketat. Kan kalau AMPG mau melakukan apel itu kan biasa. Jadi enggak perlu didramatisasi, enggak ada itu penjagaan ketat," kata Ace saat dihubungi iNews.id, Selasa (20/8/2019).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu juga menepis kehadiran kader AMPG di kantor DPP terkait dengan pencalonan ketua umum partai berlambang Pohon Beringin ini. Menurutnya, kehadiran AMPG sama sekali tidak ada hubungannya dengan musyawarah nasional (munas) yang direncanakan berlangsung pada Desember 2019.
Ketua Bidang Penggalangan Opini dan Media DPP Partai Golkar ini pun meminta publik tidak berspekulasi atau malah mendramatisasi situasi politik sekarang dengan mengaitkannya pada pencalonan tersebut.
"Enggak ada (kaitan dengan pencalonan ketum). Biasa aja. Jangan membuat kegaduhan yang tidak perlu," katanya.
Sebelumnya, Pengurus Bidang Pemuda DPP Partai Golkar Nofel Saleh Hilabi menyebutkan bahwa ratusan orang berseragam AMPG mengepung kantor DPP Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni. Mereka tidak hanya melarang masuk kader, namun juga mengintimidasi.
Menurut Nofel, keberadaan massa itu sudah sejak sepekan lalu. Pada Selasa (20/8/2019) hari ini, jumlahnya semakin bertambah. Kehadiran mereka pun dipertanyakan. Apalagi massa melarang kader dan pengurus untuk masuk kantor.
”Aneh sekali, kok bisa kader dilarang masuk kantor DPP, memang DPP milik siapa? DPP bukan milik ketua umum! Kantor DPP Partai Golkar milik rakyat,” kata Nofel, Selasa (20/8/2019).
Nofel menduga keras kehadiran orang-orang tak dikenal itu atas perintah Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Tindakan itu juga disinyalir terkait jelang pelaksanaan munas.
Untuk diketahu, dua sosok kini mencuat sebagai kandidat ketua umum Partai Golkar. Mereka yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Nofel mengatakan, pascapilpres 2019, tidak sekalipun kepemimpinan Airlangga menggelar rapat pleno. Padahal peraturan organisasi mengharuskan rapat pleno diselenggarakan minimal sekali dalam dua bulan.
”Kami sudah berkirim surat ke DPP. Hak kami untuk menanyakan kapan rapat pleno digelar dan program apa saja yang akan dibuat. Jangankan dibalas, ketika kami hendak bertanya ke DPP, yang ada malah kantor ditutup dan dijaga oleh massa. Ini kan enggak bener,” kata dia.
Editor: Zen Teguh