Massa Demo di Istana Wapres, Desak Gibran Mundur
JAKARTA, iNews.id - Massa Aliansi Rakyat Menggugat menolak tawaran bertemu dengan perwakilan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka saat menggelar demonstrasi di Kantor Istana Wapres, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Massa bersikeras mendesak Gibran mundur dari jabatannya sebagai wapres.
Penolakan itu disampaikan orator dari atas mobil komando setelah Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden (Seswapres) Al Muktabar keluar dari gedung Setwapres untuk menemui demonstran.
Al Muktabar menghampiri puluhan massa yang berkumpul di dekat gerbang dengan pengawalan aparat kepolisian dan pegawai Setwapres.
Namun, orator menyatakan massa tidak ingin berdialog dengan perwakilan Gibran. Mereka meminta wapres keluar untuk menemui demonstran sekaligus meninggalkan kantornya. Massa menilai Gibran sudah tidak layak menjabat sebagai wapres.
Pihak Setwapres sempat menawarkan agar perwakilan demonstran masuk ke dalam gedung untuk bertemu langsung dengan Gibran. Namun, tawaran tersebut juga ditolak. Massa menginginkan seluruh peserta aksi beserta mobil komando diperbolehkan masuk.
"Kami ingin jika Gibran mau bertemu, semua massa bisa masuk sekaligus mobil komando. Kami tidak ingin diperdaya trik Geng Solo," kata salah satu koordinator lapangan di lokasi.
Al Muktabar berada di depan gerbang sekitar 10 menit. Dalam kesempatan itu, dia sempat mengajak massa untuk bersalaman. Namun, ajakan tersebut kembali ditolak demonstran.
Aparat kepolisian kemudian meminta Al Muktabar kembali masuk ke gedung Setwapres dengan alasan keamanan.
Diketahui, massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat mendatangi gerbang belakang Istana Wapres di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Mereka mendesak Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah poster bertuliskan 'Makzulkan Gibran', 'Gibran Mundur', hingga 'Suket Bodong Gibran Batal Demi Hukum'.
Mereka juga meminta Gibran keluar dari Istana Wapres karena menganggap putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut tidak layak menjabat sebagai wakil presiden.
Editor: Rizky Agustian