Megawati Tak Setuju RUU TNI-Polri: Kok Sekarang Disetarakan?

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan tidak setuju dengan revisi Undang-undang TNI dan Polri. Sebab menyalahi TAP MPR RI VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.

Megawati mengatakan bahwa dirinya yang memisahkan TNI dan Polri saat masih ABRI.

Baca Juga

Surat dari 100 Tentara dan Perwira Cadangan Israel Ungkap Keruntuhan Nilai Prajurit Zionis

"Nanti kalau saya ngomong gini, Bu Mega ngga setuju, ya ngga setuju lah, yang RUU TNI-Polri gitu. Loh kok ngga dilihat sumbernya, itu TAP MPR loh, yang namanya ketika jadi satu, saya yang memisahkan Presiden loh bukan Megawati," kata Megawati dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo, di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Menurutnya, TAP MPR RI itu harus dijalankan. Dia pun mempertanyakan pihak yang ingin berniat menyetarakan TNI-Polri.

Baca Juga

Perindo Gelar Mukernas, Pidato Megawati Ungkit Gelar Soeharto Bapak Pembangunan

"TAP MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, loh kok sekarang disetarakan? Saya ngga ngerti maksudnya apa?," tutur Megawati.

Baca Juga

Hadiri Mukernas Partai Perindo, Megawati: Sekarang Polisi Suka Cari-Cari Target, Jangan Takut

Dia pun mengatakan jika TNI dan Polri disetarakan maka TNI AU dan Polri memiliki pesawat. Namun jika persoalan RUU TNI dan Polri hanya umur, tidak usah disetarakan.

"Sampai saya bilang gini, oh kalau disetarakan artinya, kalau AURI punya pesawat, berarti polisi punya pesawat dong. Itu pemikiran saya. Ada yang bilang, oh enggak gitu Bu, ini persoalan umur. Ya persoalan umur ya sudah saja, ndak perlu disetarakan-setarakan gitu, apa toh maunya," imbuhnya.

Baca Juga

Megawati Soroti Proses Hukum Tragedi Kudatuli Masih Tergantung

Presiden ke-5 RI ini sempat mempertanyakan apakah TAP MPR tentang Pemisahaan TNI dan Polri masih berlaku hingga saat ini.

"Saya kalau ngomong mungkin cerewet, tetapi semua itu ada kebenarannya, saya ngga ngomong sembarangan, apalagi kalau sudah urusan hukum. Gimana? Terus kalau kitanya diem gitu, kasihan rakyat di bawah," katanya.

Editor: Faieq Hidayat