Menag Lukman: Agama Yahudi di Indonesia Dilindungi Undang-Undang

JAKARTA, iNews.id – Beberapa waktu belakangan ini, media sosial dihebohkan dengan konten yang menyebut Pemerintah RI telah meresmikan agama Yahudi. Namun, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa informasi itu tidak benar.

“Keberadaan agama Yahudi di Indonesia itu bukan karena diresmikan pemerintah, tapi memang dilindungi undang-undang bahkan sejak 1965,” kata Lukman di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Anggota NATO Ini Minta Eropa Tidak Dipersenjatai Habis-habisan

Menurut dia, Indonesia memiliki Penetapan Presiden (Penpres) RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Regulasi tersebut kemudian juga dikenal dengan UU 1/PNPS Tahun 1965.

“Undang-Undang (UU) yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 27 Januari 1965 ini terdiri 5 Pasal,” ungkap Lukman.

Dia menjelaskan, pasal 1 UU itu mengatur bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pada bagian penjelasan pasal demi pasal UU itu, disebutkan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, selain mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945, pemeluknya juga mendapat bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Namun, kata Lukman, ini tidak berarti bahwa agama diluar yang enam itu, misalnya Yahudi, Shinto, dan lain-lain dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 UUD dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

“Jadi, selagi tidak melanggar peraturan perundang-undangan, pemeluk agama Yahudi, Zarasustrian, Shinto, dan Taoism dilindungi Undang-Undang. Jadi bukan pemerintah yang meresmikan, tapi undang-undang yang memberi pelindungan,” ucap Lukman.

Editor: Ahmad Islamy Jamil